PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERHADAP SALAH TANGKAP DALAM PERSPEKTIF SISTEM PERADILAN PIDANA = LEGAL RESPONSIBILITY OF THE INDONESIA NATIONAL POLICE FOR WRONGFUL ARRESTS FROM THE PERSPECTIVE OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM

AHMAD FADLI (B012222080) dengan judul tesis “Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Salah Tangkap Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana” dibimbing oleh Abd. Azis sebagai pembimbing utama dan H. M. Said Karim sebagai pembimbing pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menganalisis dan mengkaji pertanggungjawaban hukum dan prosedur penyelesaian salah tangkap oleh polri dalam perspektif sistem peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif-empiris. Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum melalui wawancara dan penelusuran jurnal hukum yang relevan dengan penelitian. Selanjutnya keseluruhan bahan hukum dikumpulkan secara logis dan sistematis kemudian dianalisis secara preskriptif dan disusun dalam suatu laporan hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertanggungjawaban Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia terhadap terjadinya salah tangkap dapat dilihat dari adanya pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi kepada korban melalui upaya praperadilan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menunjukkan perhatian yang sangat cukup besar atas martabat dan harkat dari sisi tersangka/terdakwa, sekaligus membuktikan kepada kita agar penegak hukum tidak sesuka hatinya melaksanakan tugasnya tanpa memperhatikan peraturan yang berlaku. (2) Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi sebagaimana akibat dari penangkapan maupun penahanan yang tidak sah diatur dalam Pasal 95 sampai pasal 97 KUHAP. Tuntutan ganti kerugian tersebut dapat diajukan ke pengadilan negeri di putus melalui sidang praperadilan sebagaimana di maksud dalam Pasal 77 KUHAP yang berwenang mengadili perkara yang bersangkutan. Perkara tuntutan ganti kerugian yang diajukan ke pengadilan sedapat mungkin diperiksa oleh hakim yang mengadili perkara pidana yang bersangkutan dan acara pemeriksaannya mengikuti acara praperadilan . Ganti rugi dan rehabilitasi akibat dari kekeliruan terhadap orangnya atau korban akibat pelanggaran hukum yang bersifat administratif, yang diadili tanpa alasan yang berdasar Undang-undang atau adanya kekeliruan mengenai orang atau hukumnya yang sudah sampai pada tingkat pemeriksaan disidang pengadilan, menjadi wewenang hakim pengadilan negeri.

Keyword : Kepolisian, Salah Tangkap, Sistem Peradilan Pidana