PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN YANG DILAKUKAN OLEH WARGA NEGARA ASING = LEGAL ENFORCEMENT OF MINING CRIMES WITHOUT A MINING BUSINESS PERMIT COMMITTED BY FOREIGN CITIZENS

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh warga negara asing dan faktor-faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh warga negara asing. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris, data yang diperoleh ada 2 jenis yaitu pertama data primer diperoleh melalui wawancara, kedua data sekunder yaitu berasal dari undang-undang, buku dan jurnal. Lokasi penelitian bertempat di Pengadilan Negeri Unaaha, Kejaksaan Negeri Konawe, dan Polres Konawe Utara. Hasil data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum oleh aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah Polres Konawe Utara, Kejaksaan Negeri Konawe dan Pengadilan Negeri Unaaha terhadap tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha pertambangan yang dilakukan oleh warga negara asing belum optimal karena hingga saat ini para aparat penegak hukum tersebut hanya menangani 1 (satu) kasus. Hal ini disebabkan oleh kekurangan anggota kepolisian sehingga menyebabkan ketergantungan yang signifikan pada laporan masyarakat sebagai sumber informasi utama dalam proses penegakan hukum. (2) Faktor dominan yang mempengaruhi penegakan hukum adalah faktor penegak hukum. Hal ini disebabkan karena kurangnya jumlah penyidik kepolisian sehingga terjadi ketidakseimbangan antara jumlah penyidik dengan banyaknya jumlah titik lokasi pertambangan yang ada di Konawe Utara yang membuat pihak kepolisian kesulitan untuk melaksanakan tugas pengawasan, penyelidikan, dan penindakan dengan efektif.

Keyword : Penegakan Hukum, Izin Usaha Pertambangan, Warga Negara Asing