Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan Di Daerah Sangat Terpencil = Analysis of Local Goverment Policy in Providing Health Services in Very Remote Areas

Baso (B012221070) Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Pelayanan Kesehatan Di Daerah Sangat Terpencil. Dibimbing oleh Aminuddin Ilmar dan Naswar. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tanggung jawab dan kebijakan oleh pemerintah daerah dalam pemberian pelayanan kesehatan di daerah sangat terpencil. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif untuk mendeskripsikan suatu konsep dan pengembangan pada penelitian berdasarkan hukum sebagai bahan analisis pemecahan permasalahan. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu peraturan perundang-undangan dan didukung oleh data lapangan sesuai dengan objek penelitian, dan bahan data sekunder sebagai data pendukung berupa teori-teori yang bersumber dari buku, jurnal, dan literatur lainnya melalui penelitian kepustakaan. Bahan data tersebut di telaah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) pelayanan kesehatan menjadi urusan pemerintahan wajib yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Pasal 12 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang telah di atur pada Pasal 13 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dan Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; (2) Pemerintah daerah berdasarkan objek penelitian pada Kabupaten Luwu Utara dalam pengambilan kebijakan secara khusus pada pelayanan kesehatan di daerah sangat terpencil melaksanakan Pelayanan Kesehatan Bergerak berdasarkan pasal 15 huruf (a) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil, Mendirikan lebih dari 1 (satu) Puskesmas di Kecamatan sesuai Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Mendirikan pelayanan Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) yang tertuang pada Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor:188.4.45/224/IV/2014 Tentang Penetapan Wilayah Kerja Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes Kategori Daerah Biasa, Terpencil, Sangat Terpencil Kabupaten Luwu Utara.

Keyword : Kebijakan, Pemerintah Daerah, Pelayanan Kesehatan, Daerah Sangat Terpencil.