REFORMULASI HUKUM PENGATURAN PENAMBAHAN KEWENANGAN NOTARIS TERHADAP PEMBUATAN AKTA KOPERASI

Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis efektivitas pelaksanaan pengaturan mengenai syarat tambahan bagi notaris dalam membuat akta koperasi. Kemudian, penelitian tesis ini juga bertujuan untuk mengevaluasi dan menganalisis reformulasi hukum terhadap Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 yang mengatur kewenangan notaris yang bersertifikasi dalam pembuatan akta koperasi.
Tipe penelitian ini adalah penelitian empiris. Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Kota Makassar, Kabupaten Maros, dan Kabupaten Jeneponto. Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara kepada notaris dan pengguna jasa serta data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui bahan kepustakaan yang sesuai tujuan penelitian. Seluruh data yang diperoleh selama proses penelitian akan dianalisis secara kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif.
Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan pengaturan mengenai syarat tambahan bagi notaris dalam membuat akta koperasi belum terlaksana dengan efektif. Mayoritas notaris sebagai responden berpendapat bahwa kewenangan notaris sebagai pejabat umum dalam membuat akta koperasi yang diberikan oleh UUJN telah sempurna, sehingga persyaratan tambahan tidak diperlukan lagi dan dengan adanya syarat tambahan hanya membuka cela komersialisasi. Kemudian, beberapa notaris dan masyarakat mengalami beberapa permasalahan dan hambatan, seperti bagi notaris yaitu ketidakjelasan dan jarangnya kegiatan sertifikasi NPAK dilaksanakan dan bagi masyarakat yaitu kurang jelasnya informasi mengenai notaris mana saja yang dapat membuat akta koperasi. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa reformulasi hukum terhadap Kepmenkop No. 98 Tahun 2004 yang mengatur kewenangan notaris dalam pembuatan akta koperasi menimbulkan implikasi hukum yang tidak konsisten. Hal tersebut disebabkan notaris sudah memiliki kewenangan dalam pembuatan akta sesuai dengan UUJN, namun dengan adanya syarat tambahan telah menimbulkan ketidaksesuaian aturan mengenai kewenangan notaris dalam pembuatan akta koperasi dengan aturan dalam Undang-Undang Perkoperasian dan UUJN.