HERMAN, RIYAD ATMAJA (2024) ANALISIS HUKUM PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT APARATUR SIPIL NEGARA DI KOTA PALOPO = LEGAL ANALYSIS OF DISHONORABLE DISMISSAL OF STATE CIVIL APPARATUS IN PALOPO CITY. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/43498/1.hassmallThumbnailVersion/B012221069_tesis_04-04-2024%20cover1.png)

B012221069_tesis_04-04-2024 cover1.png
Download (199kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B012221069_tesis_04-04-2024 1-2(FILEminimizer).pdf
Download (2MB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B012221069_tesis_04-04-2024 dp(FILEminimizer).pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of Full Text]](/style/images/fileicons/text.png)
B012221069_tesis_04-04-2024(FILEminimizer).pdf
Restricted to Repository staff only until 17 February 2027.
Download (3MB)
Abstract (Abstrak)
RIYAD ATMAJA HERMAN (B012221069) dengan judul “Analisis Hukum Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara di Kota Palopo”. (Dibimbing oleh Abdul Razak dan Anshori Ilyas). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi Bagaimana Kedudukan Surat Keputusan Bersama 3 Lembaga Tinggi Negara dan Keputusan walikota palopo terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara untuk memberhentikan orang yang telah menjalani hukuman pidananya berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (inkracht van gewijsde) Metode Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Normatif-Empiris penelitian yang menggunakan data sekunder (dari perpustakaan) dan dukungan oleh data primer berdasarkan penelitian lapangan, seperti observasi, wawancara, dan survei. Jenis penelitian berdasarkan sifatnya fokus pada penelitian deskriptif ialah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeksripsikan fenomena-fenomena buatan manusia dengan menghasilkan deskripsi fenomena sosial yang diteliti. Hasil Penelitian ini pemberhentian tidak dengan hormat terhadap PNS/ASN yang telah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena terbukti telah melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan. Kehadiran SKB 3 Lembaga Tinggi Negaraini merupakan peraturan pelaksanaan yang mempertegas untuk melaksanakan aturan yang ada, jadi penjatuhan sanksi PTDH itu sama sekali tidak melanggar Asas Retroaktif. karena secara De Jure PNS/ASN itu telah diberhentikan secara tidak dengan hormat ketika mereka telah dihukum berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht Van Gewijsde). kemudian memperhatikan Keputusan Walikota Palopo tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.
Kata Kunci: Analisis Hukum Pemberhentian, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, ASN.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Law of dismissal of officials, dismissals without respect, SCA. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Rasman |
Date Deposited: | 10 Mar 2025 06:23 |
Last Modified: | 10 Mar 2025 06:23 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/43498 |