Analisis Hukum Perbandingan Perampasan Kekayaan Pejabat Publik yang diperoleh secara melawan hukum di Indonesia dengan Perampasan Kekayaan yang tidak dapat dijelaskan di Inggris = Comparative Legal Analysis of the Deprivation of Illicit Enrichment of Public Officials in Indonesia with the Deprivation of Unexplained Wealth in the UK.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan perampasan kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum (Illicit Enrichment) di Indonesia dengan membandingkan dengan pengaturan Perampasan Kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (Unexplained Wealth) di negara Inggris, serta untuk menganalisis pengaturan Ideal perampasan kekayaan yang diperoleh secara melawan hukum (Illicit Enrichment) di Indonesia. Penelitian ini merupakan Penelitian Normatif dengan menggunakan pendekatan perbandingan Perbandingan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui studi dokumen. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia telah meratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), sebagai upaya memberantas korupsi terutama mengenai memperkaya diri secara melawan hukum (Illicit Enrichement) sebagaimana dalam Pasal 20 UNCAC. Akan tetapi persoalan mengenai memperkaya diri secara melawan hukum (Illicit Enrichement), secara normatif belum diatur secara khusus diatur dalam peraturan undang-undang. Konsep Perampasan Kekayaan yang di peroleh secara melawan hukum (Illicit Enrichment) belum sepenuhnya di Implementasikan di Indonesia sehingga fakta – fakta menunjukan perilaku koruptif masih begitu masif. Melalui Perjanjian Internasional tersebut, sebagai negara Peserta, Inggris juga telah meratifikasi UNCAC 2003 dan telah mengkriminalisasi Pasal 20, melalui Undang – Undang Kejahatan Ekonomi Tahun 2017 dengan menggunakan istilah Kekayaan yang tidak dapat dijelaskan (Unexplained Wealth). Selain itu, sebagai langkah preventif, Indonesia perlu melakukan peraturan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menempatkan mekanisme pemidanaan sebagai jalur terakhir (Ultimum Remedium). Dengan mengadopsi ketentuan Illicit Enrichment dalam UNCAC secara khusus suatu peraturan undang-undang, maka pemberantasan korupsi dapat dilakukan secara efektif dan efisien sebagaimana yang telah diterapkan di Inggris dengan menggunakan istilah Unexplained Wealth.

Keyword : Korupsi; UNCAC; Illicit Enrichment; Unexplained Wealth; Perampasan.