PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI TERHADAP USAHA DAGANG TANPA LAHAN PARKIR DI KOTA MAKASSAR

MUH. DIRGA RAVLI ASHAR (B021201072). Skripsi dengan judul “Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Usaha Dagang Tanpa Lahan Parkir di Kota Makassar” dibawah bimbingan Naswar selaku pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Mengetahui Penerapan Sanksi Administrasi Terhadap Toko Tanpa Lahan Parkir di Kota Makassar, dan 2) Mengetahui Faktor-Faktor Yang Menghambat Pemberian Sanksi Administrasi Terhadap Usaha Dagang Tanpa Lahan Parkir di Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat preskriptif analitis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu Teknik pengolahan bahan hukum dan analisis bahan hukum. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa: 1) Penerapan sanksi administratif terhadap usaha dagang tanpa lahan parkir di Kota Makassar diatur dalam Perda Sulsel Nomor 1 Tahun 2024, Perwali Kota Makassar Nomor 27 Tahun 2017, Perda Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015, dan Perda Nomor 15 Tahun 2009. Regulasi ini mewajibkan usaha dagang menyediakan lahan parkir sebagai syarat legalitas usaha, dengan ancaman sanksi administratif jika kewajiban tersebut tidak dipenuhi, 2) Hambatan utama dalam pemberian sanksi adalah kurangnya ketentuan spesifik dalam regulasi perizinan usaha yang mewajibkan penyediaan lahan parkir. Ketidakjelasan aturan dalam penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau izin lainnya membuat sulit penegakan hukum, karena tidak ada dasar hukum tegas untuk menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran tersebut.