ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)

Maritza Fathinah Qayyum (B021201069) dengan judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP)”. Dibawah bimbingan Bapak Irwansyah sebagai Pembimbing Utama.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Wewenang Pemerintah Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Pelaksanaan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang mengkaji studi dokumen menggunakan berbagai data sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk menarik kesimpulan guna menjawab rumusan masalah.
Adapun hasil penelitian ini ialah Pengaturan Wewenang Pemerintah Dalam Penerbitan Izin Usaha Pertambangan terletak pada pemerintah pusat yang memegang peranan penting untuk melakukan penerbitan, pengawasan, dan koordinasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Hal ini dikarenakan Pemerintah Pusat bertanggung jawab untuk memutuskan karakter dan derajat kewenangan pengambilan keputusan yang akan dipencarkan kepada pemerintahan sub-nasionalnya, khususnya kepada pemerintahan daerah. Pelaksanaan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintahan yang dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Landasan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan berdasarkan pada pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020 yang diawali dengan penerapan sanksi administratif dan dapat juga dibatalkan dan dicabut setelah adanya keputusan yang ikrar dengan melalui proses Peradilan di Pengadilan Tata Usaha Negara.