PENGAWASAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI RUMAH SAKIT LATEMMAMALA KABUPATEN SOPPENG

NURSADILA A. SUGORO (B021201055). PENGAWASAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI RUMAH SAKIT LATEMMAMALA KABUPATEN SOPPENG. Dibimbing oleh Andi Bau Inggit AR sebagai Dosen Pembimbing.

Tujuan Penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami atau menganalisis bentuk pengawasan dan faktor penghambat pemberian pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan di RSUD Latemmamala Kabupaten Soppeng.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan sumber data primer melalui wawancara dan sumber data sekunder dari berbagai literatur ilmiah. Data tersebut kemudian dikumpulkan melalui teknik penelitian lapangan dan teknik penelitian kepustakaan lalu dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengawasan hukum dalam pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh BPJS Kesehatan di RSUD Latemmamala Kabupaten Soppeng bahwa diketahui hubungan hukum antara keduanya terjalin karena adanya Perjanjian Kerja Sama berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 4 Ayat (2). Implementasi pengawasan yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan terhadap RSUD Letemammala Soppeng yakni dengan terpenuhinya hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak serta mengukur tingkat kepatuhan RSUD Latemmala terhadap Perjanjian Kerja Sama antara BPJS Kesehatan Cabang Watampone dan RSUD LATEMMAMALA Kabupaten Soppeng. (2) Rendahnya pemanfaatan aplikasi Mobile JKN oleh masyarakat diakibatkan oleh beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan sarana dan prasarana yang memadai di RSUD dan kurangnya sosialisasi serta edukasi terkait penggunaan aplikasi Mobile JKN. Pihak RSUD Latemmamala juga menghadapi tantangan dalam upaya peningkatan kepatuhan terhadap pemanfaatan sistem antrean online, yang masih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Selain itu, kurangnya pengawasan dan pengawalan secara langsung dari BPJS Kesehatan membuat pihak RSUD LATEMMAMALA mengalami kesulitan dalam proses penerapan aplikasi Mobile JKN.