Muhammad, Satriawansyah Nasmar (2024) Pengawasan Pengoperasian Angkutan Umum Bajaj di Kota Makassar = SUPERVISION OF BAJAJ PUBLIC TRANSPORT OPERATIONS IN MAKASSAR CITY. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of B021201029_skripsi_15-01-2025 bab 1-2.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B021201029_skripsi_15-01-2025 bab 1-2.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of B021201029_skripsi_15-01-2025 cover1.jpg]](/43459/2.hassmallThumbnailVersion/B021201029_skripsi_15-01-2025%20cover1.jpg)

B021201029_skripsi_15-01-2025 cover1.jpg
Download (369kB) | Preview
![[thumbnail of B021201029_skripsi_15-01-2025 dp.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B021201029_skripsi_15-01-2025 dp.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of B021201029_skripsi_15-01-2025.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B021201029_skripsi_15-01-2025.pdf
Restricted to Repository staff only until 17 February 2027.
Download (2MB)
Abstract (Abstrak)
Muhammad Satriawansyah Nasmar (B021201029) “Pengawasan Pengoperasian Angkutan Umum Bajaj Di Kota Makassar”. Dibawah bimbingan Prof. Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pengawasan Pengoperasian Angkutan Umum Bajaj Yang Ada Di Kota Makassar.
Penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum Empiris, dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku yang relevan dengan penelitian, hasil penelitian yang berwujud skipsi dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.
Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut:
(1)Pengoperasian Bajaj yang ada di Kota Makassar saat ini belum memiliki izin yang resmi untuk beroperasi sebagai angkutan umum. Bajaj belum mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk pelaporan ke Dinas Perhubungan. (2) Belum ada pengawasan bajaj sebagai angkutan umum di Kota Makassar yang diakibatkan karna belum adanya peraturan yang membahas secara spesifik terkait pengoperasian bajaj. Hingga pengawasan terhadap kendaraan bajaj saat ini hanyalah pengawasan pelanggaran lalu lintas bukan pengawasan sebagai angkutan umum. Ketidakjelasan hukum, saling melempar tanggung jawab antara pemerintah kota dan provinsi, serta minimnya koordinasi dan sosialisasi mengenai kewajiban perizinan berkontribusi pada situasi ini.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Angkutan Umum, Bajaj, Perizinan, Pengawasan |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Hukum Administrasi Negara |
Depositing User: | Unnamed user with username pkl2 |
Date Deposited: | 21 Apr 2025 02:10 |
Last Modified: | 21 Apr 2025 02:10 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/43459 |