Efektivitas Pengawasan Terhadap Pembukaan Lahan Tanpa Izin di Wilayah Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Luwu Timur = Effectiveness Of Supervision Of Illegal Land Clearing In Limited Production Forest Areas in East Luwu Regency

TAHTIA SALSABILLAH (B021201022). EFEKTIVITAS PENGAWASAN TERHADAP PEMBUKAAN LAHAN TANPA IZIN DI WILAYAH HUTAN PRODUKSI TERBATAS DI KABUPATEN LUWU TIMUR. Dibimbing oleh Zulkifli Aspan sebagai Pembimbing Utama dan Ahsan Yunus sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pengawasan UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Angkona terhadap pembukaan lahan tanpa izin di wilayah hutan produksi terbatas di Kabupaten Luwu Timur serta untuk mengetahui faktor yang memengaruhi pengawasan terhadap pembukaan lahan tanpa izin di wilayah hutan produksi terbatas di Kabupaten Luwu Timur.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris. Lokasi penelitian dilakukan di UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Angkona dan Balai Gakkum LHK Wilayah Sulawesi. Jenis dan sumber data pada penelitian ini yakni, data primer yang diperoleh dari observasi dan wawancara langsung dengan narasumber yang telah ditentukan dan data sekunder yang berasal dari berbagai sumber seperti Peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, maupun skripsi yang terkait dengan penelitian penulis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (I) Implementasi pengawasan oleh UPTD KPH Angkona terhadap pembukaan lahan tanpa izin di wilayah Hutan Produksi Terbatas di Kabupaten Luwu Timur dilakukan melalui jenis pengawasan preventif berupa patroli pengamanan hutan dan penyuluhan kehutanan. Dalam rangka mempertahankan fungsi kawasan hutan tersebut, UPTD KPH Angkona juga terus berupaya membentuk kelompok perhutanan sosial dalam masyarakat untuk memberikan akses legal dalam mengelola perkebunan di kawasan hutan. (II) Faktor yang memengaruhi pengawasan terdiri atas faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Pertama, kurangnya jumlah aparat penegak hukum membuat pengawasan terhadap aktivitas illegal dalam kawasan hutan menjadi kurang efektif. Kedua, masyarakat masih saja berani melakukan pelanggaran di kawasan hutan selama masih belum tertangkap oleh pemerintah.