Prinsip Intergenerasi Dalam Pengelolaan Mangrove Di Kabupaten Sinjai = Intergenerational Principles In Mangrove Management In Sinjai Regency

Mutmainnah, (B012221050), Prinsip Intergenerasi Dalam Pengelolaan Mangrove Di Kabupaten Sinjai. Dibimbing oleh Irwansyah dan Birkah Latif. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah perangkat hukum dalam hal ini apakah segala bentuk pengelolaan lingkungan hidup menitikberatkan pada prinsip intergenerasi, dan untuk memaksimalkan pengelolaan peraturan mangrove yang sesuai prinsip intergenerasi dalam pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Sinjai. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris, dengan lokasi penelitian di Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Sinjai pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Kelautan dan Perikanan, serta Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi Maluku. Data primer diperoleh melalui wawancara kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif untuk lebih mendapatkan gambaran nyata dari fenomena yang ada. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pengaturan prinsip intergenerasi dalam pengelolaan mangrove melalui kebijakan masih terdapat beberapa kebijakan yang kontradiktif antara satu dengan yang lainnya, sehingga wujud pengaturan prinsip intergenerasi sulit tercapai. Hal tersebut dapat dibuktikan dalam perbedaan preferensi kerja yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategi, Program, dan Indikator Kinerja Pengelolaan Mangrove Nasional yang menetapkan kewenangan Kabupaten/Kota sebatas menyusun rencana sumber daya mangrove serta mengawasi, bertentangan dengan UU Nomor 23 tahun 2014 terkait pembagian urusan pemerintah bidang lingkungan meliputi pemerintah Kabupaten/Kota berhak mengelola, melindungi, secara otonom dalam bidang lingkungan hidup guna mempertimbangkan habitasi lokasi yang ada. Peraturan pemerintah daerah Kabupaten Sinjai dalam mewujudkan prinsip intergenerasi pada pengelolaan mangrove tidak dapat hanya berhenti pada kewenangan yang diberikan melainkan harus sampai pada upaya itikad baik (good faith). Pemerintah daerah harus melihat upaya pengelolaan mangrove berbasis kearifan lokal. Upaya pemerintah daerah sebagai daerah habitasi mangrove memberikan saran dan solusi kepada pemerintah Pusat. Termasuk inisiatif pemerintah daerah untuk mengajukan pemberian perlindungan hukum dengan mengajukan status hukum kawasan mangrove yang ada di Kabupaten Sinjai, karena kepastian hukum adalah salah satu jaminan keberlangsungan intergenerasi.

Kata Kunci: Prinsip Intergenerasi, Pengelolaan, Mangrove.