Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Oleh Surat Keputusan

INDRYA GHIAR DINI PALIDE’ (B021201016), dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Oleh Surat Keputusan” dibawah bimbingan Arini Nur Annisa sebagai Pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk untuk meninjau kedudukan dan implikasi pembatalan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) yang berpotensi mencabut IUP melalui Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan dan melakukan pendekatan kasus dan pendekatan Perundang-Undangan. Kemudian, sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder Peraturan yaitu Perundang-Undangan, buku, jurnal, skripsi serta pandangan beberapa ahli yang nantinya akan dianalisis dengan secara menyeluruh serta dijelaskan secara preskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Kedudukan hukum Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 540/857/IV.1/DESDM yang membatalkan WIUP dapat dikategorikan sebagai keputusan konstitutif karena meniadakan hak yang sebelumnya ada, namun surat keputusan tersebut terdapat kekurangan didalamnya terkait dengan wewenang, prosedur, dan substansi sehingga dikategorikan tindakan keliru atau tidak benar. (2) Implikasi hukum dari Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah nomor 540/857/IV.1/DESDM yang membatalkan WIUP berdampak pada legalitas IUP, mengakibatkan kerugian materiil bagi pelaku usaha terkait biaya perizinan dan operasional. Selain itu, KTUN yang merugikan dan dinyatakan "tidak sah" berpotensi dibatalkan dan menjadi objek sengketa TUN.