PENGAWASAN PEMERINTAH TERHADAP LEMBAGA FILANTROPI SOSIAL DALAM PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG DI KOTA MAKASSAR = GOVERNMENT SUPERVISION OF SOCIAL PHILANTHROPY ORGANIZATIONS IN COLLECTING MONEY OR GOODS IN MAKASSAR CITY

FIKRAN S. BANGO (B012221031) dengan judul “Pengawasan Pemerintah Terhadap Lembaga Filantropi Sosial Dalam Pengumpulan Uang atau Barang” (dibimbing oleh Dr. Naswar S.H, M.H dan Dr. Andi Sahwiah A. Sapiddin, S.H. M.H) Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fakta yang terjadi dalam penerapan pelaksanaan pengawasan pemerintah terhadap filantropi sosial, untuk mengetahui dan menjelaskan faktor yang mempengaruhi pengawasan dalam hal pengumpulan uang atau barang. Jenis penelitian ini, menggunakan tipe penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk dapat melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan Masyarakat, serta untuk pendekatan hukum berupa bahan pustaka yang berupa aturan mengenai penelitian dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan proses pelaksanaan pengawasan Dinas Sosial Kota Makassar dalam memantau dan mengevaluasi lembaga filantropi sosial dalam pengumpulan uang atau barang hal ini belum berjalan dengan baik karena fungsi memantau kerja-kerja lembaga filantropi belum terlaksana dengan baik, penyampaian dari Dinas Sosial ada beberapa kendala yaitu kurangnya anggaran dan SDM yang terbatas sehingga pengawasan Dinas Sosial tidak berjalan dengan baik, hal ini juga berdampak pada pengawasan lembaga filantropi yang tidak efektif dimana pengawasan hanya berpegang pada laporan pertanggungjawaban yang diberikan Lembaga Filantropi tanpa terjun langsung di lapangan melihat kerja-kerja dari lembaga filantropi. Tindak lanjut pengawasan Dinas Sosial Kota Makassar terhadap lembaga filantropi sosial dalam pengumpulan uang atau barang tidak berjalan dengan baik bahwa terdapat beberapa lembaga yang bermasalah tapi masih terdaftar aktif di Dinas Sosial Kota Makassar. Tindak lanjut pengawasan dalam pemberian sanksi administrasi berupa sanksi teguran pertama, penangguhan izin sampai dengan pencabutan izin perlu diterapkan sehingga tidak terjadi lagi penyalahgunaan dana sosial masyarakat.

Keyword : Lembaga Filantropi Sosial, Pemerintah, Pengawasan, Pengumpulan Uang atau Barang