Implikasi Hukum Atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal = Legal Implications of Mining Business Licence Revocation by the Minister of Investment/Head of the Investment Coordinating Board

Armin Hasti, (B012221026), Implikasi Hukum Atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Dibimbing oleh Abrar Saleng dan Juajir Sumardi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kewenangan Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dalam mencabut izin usaha pertambangan (IUP). Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji implikasi hukum dari pencabutan IUP. Penelitian ini bersifat hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, khususnya peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, literatur, makalah, dan arsip-arsip yang relevan melalui penelitian kepustakaan. Keseluruhan bahan hukum tersebut ditelaah secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Menteri Investasi/Kepala BKPM memiliki dasar kewenangan delegasi untuk mencabut IUP yang hanya berdasarkan pelimpahan kewenangan delegasi dari Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, padahal sepatutnya menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menegaskan bahwa kewenangan delegasi hanya bisa diberikan atas dasar Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Hasil penelitian yang ke (2) bahwa dari pencabutan IUP dimaksud memiliki implikasi hukum bagi pemegang IUP yaitu timbulnya ketidak pastian hukum dan ketidak adilan yang dirasakan oleh pemegang IUP karena pemegang IUP yang telah menjalankan kewajibannya, tidak melakukan tindak pidana, dan tidak dinyatakan pailit oleh Pengadilan diperlakukan sama dengan pemegang IUP yang tidak menjalankan kewajiban hukumnya, yang melakukan tindak pidana, dan yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan dasar pencabutan IUP yaitu Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Keyword : Delegasi Kewenangan, Implikasi Hukum, Pencabutan IUP