ANALISIS PENETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TERHUTANG TERHADAP REALISASI PENDAPATAN DAN JUMLAH OBJEK PAJAK TERBAYAR DI KOTA MAKASSAR = ANALYSIS OF THE DETERMINATION OF RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAXES PAYABLE ON THE REALIZATION OF REVENUE AND THE NUMBER OF TAX OBJECTS PAID IN MAKASSAR CITY

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh kenaikan ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) terhadap Realisasi Pendapatan PBB P2 dan jumlah objek PBB P2 di Kota Makassar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh Tingkat kemandirian fiskal pada umumnya Pemerintah Daerah di Indonesia yang masih rendah termasuk Pemerintah Kota Makassar dan kenaikan ketetapan PBB P2 yang dikeluhkan oleh Sebagian warga Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan populasi sebagai objek. Keseluruhan data penerimaan PBB P2 sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2020 akan dianalisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan menggunakan aplikasi Statistical Program for Social Science (SPSS) versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan ketetapan PBB P2 berpengaruh positif terhadap terhadap realisasi pendapatan PBB P2 namun berpengaruh negatif terhadap persentase jumlah objek PBB P2 terbayar. Hal ini menunjukkan kenaikan ketetapan PBB P2 akan diikuit dengan kenaikan realisasi pendapatan PBB P2, sebaiknya kenaikan ketetapan PBB P2 menurunkan persentase jumlah objek PBB P2 terbayar. Fenomena ini harus dicermati secara hati-hati karena pada titik tertentu, ketika persentase jumlah objek PBB P2 terbayar terus menurun akan berdampak pada penurunan pendapatan PBB P2. Perlu penelitian lebih lanjut untuk mencari titik optimum ketetapan PBB P2 sehingga tidak berdampak pada penurunan pendapatan PBB. Hasil penelitian ini dapat memberikan implikasi terhadap pemerintah daerah baik kabupaten maupun kota agar mempertimbangkan dan memperhitungkan dengan cermat kebijakan perubahan ketetapan pajak daerah khususnya PBB P2. Kebijakan yang tepat akan meningkatkan pendapatan daerah dari PBB P2 sebaliknya kebijakan menaikkan ketetapan yang tidak tepat dan tanpa perhitungan yang cermat dapat menurunkan pendapatan daerah dari sektor PBB P2.

Keyword : Ketetapan PBB P2, persentase jumlah objek PBB P2 terbayar, realisasi pendapatan PBB P2.