PERLINDUNGAN HUKUM GADIS SYARIFAH YANG MENIKAH DENGAN LAKI-LAKI NON SAYYID (PERSPEKTIF ANTROPOLOGI HUKUM)

SRI WINDASARI (B012221051) “Perlindungan Hukum Gadis Syarifah Yang Menikah Dengan Laki-Laki Non Sayyid (Perspektif Antropologi Hukum)”. Dibimbing oleh Wiwie Heryani dan Nurfaidah Said.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan konsep perkawinan syarifah dengan laki-laki non sayyid perspektif antropologi hukum dan menganalisis serta menjelaskan perlindungan hukum hadis Syarifah yang menikah dengan laki-laki non Sayyid.

Jenis penelitian ini, menggunakan tipe penelitian hukum empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, serta untuk pendekatan hukum berupa bahan pustaka yang berupa aturan mengenai penelitian dengan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan Syarifah dengan laki-laki non Sayyid dikalangan masyarakat Sayyid di Desa Cikoang Kabupaten Takalar sebab kepercayaan dan pemahaman mereka bahwa tidak diperbolehkannya seorang Syarifah menikah dengan bukan kalangan Sayyid akan tetapi keturunan dari garis laki-laki yang diberikan kebebasan memilih calon pasangannya meskipun diluar dari kalangan Syarifah. Dalam kaca mata antropologi hukum memandang bahwa kepercayaan yang telah mendarah daging ini menjadi sebuah kebudayaan yang mengikat bagi kelompok Sayyid yang ada di Cikoang Kab.Takalar di mana aturan tersebut masih dipegang teguh sampai sekarang dan tidak terhapus meskipun pesatnya perkembangan zaman. Kepercayaan yang dianut oleh kelompok masyarakat Sayyid tidak sesuai dengan koridor hukum di Indonesia sebab tidak sejalan dengan Pasal 6 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 28B ayat (1) UUD 1945 tentang HAM. Perkawinan Syarifah dengan non-Sayyid dari segi hukum Islam tidak sejalan dengan firman Allah SWT. sebagaimana dalam surah al-Hujurat ayat 13 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 61 bab X dimana kafa’ah bukan Syarat utama terlaksananya sebuah perkawinan.

ABSTRACT
SRI WINDASARI (B012221051) "Legal Protection of Sharifah Girls Married to Non-Sayyid Men (Legal Anthropological Perspective)". Supervised by Wiwie Heryani and Nurfaidah Said.

This study analyzes the concept of Sharifah marriage with non-Sayyid men from a legal anthropological perspective and analyse and explain the legal protection of Sharifah hadith who marry non-Sayyid men.
This type of research, using the kind of empirical legal research, is a legal research method that functions to see the law in a real sense and to examine how the law works in the community, as well as for a legal approach in the form of literature materials in the form of rules regarding research with data collection methods through qualitative interviews and documentation and presented in descriptive form.
The results of the study show that the marriage of Sharifah with non-Sayyid men among the Sayyid community in Cikoang Village, Takalar Regency, is due to their belief and understanding that it is not allowed for a Sharifah to marry non-Sayyid but descendants of the male line who are given the freedom to choose their prospective partners even though they are outside the Shari'ah community. Through the lens of legal anthropology, it is seen that this ingrained belief has become a binding culture for the Sayyid group in Cikoang, Takalar Regency, where the rule is still firmly held until now and has not been erased despite the rapid development of the times. The beliefs held by the Sayyid community group are not by the legal corridor in Indonesia because they are not in line with Article 6 paragraph (1) of Law No. 16 of 2019, amending Law No. 1 of 1974 concerning marriage, Article 28B paragraph (1) of the 1945 Constitution concerning human rights. Sharifah Marriage.