PENGAWASAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI MONITORING DAN EVALUASI OLEH KOMISI INFORMASI PROVINSI SULAWESI SELATAN

HADI SHAFITRA JAMAL (B012 21 2049) Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Monitoring dan Evaluasi Oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Dibimbing oleh Judhariksawan sebagai Pembimbing Utama dan Naswar sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Pengawasan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Monitoring dan Evaluasi Oleh Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan serta tindaklanjut hasil pengawasan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Pembahasan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Penulis melakukan penelitian langsung ke lokasi untuk mendapatkan informasi dan mengumpulkan data melalui wawancara di Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan penelitian ini menggunakan teori Penegakan Hukum dan Pengawasan. Data yang digunakan terdiri dari data primer, yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder yang diperoleh studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan makalah yang relevan. Keseluruhan data tersebut dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, Monev dilakukan guna mengukur tingkat kepatuhan Badan Publik dalam pelaksanaan keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi melakukan Monev dengan cara memberikan kuesioner kepada Badan Publik melalui web resmi yang nantinya hasil kuesioner tersebut akan dimintai pertanggungjawaban secara langsung pada proses penilaian melalui deep interview. Dalam pelaksanaannya badan publik belum seluruhnya kooperatif dalam melaksanakan monev, bahkan ada yang tidak ikut serta dalam pelaksanaan monev karena Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik belum memiliki reward dan punishment yang jelas terhadap badan publik yang tidak kooperatif pada keterbukaan informasi publik. Kedua, dalam menindaklanjuti hasil pengawasan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Selatan mengambil sejumlah tindakan yang melibatkan rekomendasi, bimbingan teknis, pendampingan.