PENYALAHGUNAAN WEWENANG KEPALA DAERAH YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS HUKUM OPERASI TANGKAP TANGAN KEPALA DAERAH)

Taqwa Bahar (B012202098), Penyalahgunaan wewenang Kepala Daerah yang berimplikasi korupsi (Analisis Hukum Operasi Tangkap Tangan Kepala Daerah) dibimbing oleh Marthen Arie dan Syamsuddin Muchtar.
Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan wewenang Kepala Daerah yang berimplikasi pada tindak pidana korupsi. Selain itu penelitian ini juga menganalisis apa saja faktor yang mempengaruhi sehingga penyalahgunaan wewenang Kepala Daerah dapat menyebabkan terjadinya korupsi. Dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode interview dengan lokus penelitian adalah Komisi Pemberantasan Korupsi yang dalam hal ini bidang kerja deputi pencegahan dan deputi penindakan. Penelitian tesis ini menggunakan pendekatan normatif/yuridis, pendekatan filosofis, studi kasus dan konseptual. Keseluruhan dari data yang didapatkan adalah murni dari hasil observasi yang dilakukan dengan cara interview pihak yang berkompeten. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) penyalahgunaan wewenang Kepala Daerah menjadi salah satu sumber dari permasalahan di pemerintahan yang berujung pada terjadinya tindak pidana korupsi. (2) Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, langkah penindakan melalui operasi tangkap tangan merupakan salah satu cara yang paling efektif dalam program pemberantasan korupsi, dan juga untuk memberikan efek jera kepada para pelaku korupsi khususnya para Kepala Daerah agar lebih berhati-hati di dalam mengelola keuangan daerah. Meskipun operasi tangkap tangan tidak diatur secara yuridis namun
kegiatan tersebut merupakan bagian dari penegakan hukum dimana menjadi salah satu dari program komisi pemberantasan korupsi yang mendapat dukungan dari masyarakat.