URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM OLEH LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI PEKERJA

Tia Haryanti (B012202087) dengan judul “Urgensi Perlindungan Hukum oleh Lembaga Perlindungan Anak Terhadap Anak sebagai Pekerja” di bawah bimbingan Farida Patittingi dan Syamsuddin
Muchtar.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kedudukan dan kewenangan LPA Kota Bima dalam menangani kasus anak sebagai pekerja di Kota Bima dan menganalisis penanganan perlindungan hukum oleh LPA Bima terhadap kasus anak sebagai pekerja di Kota Bima.
Metode penelitian yang digunakan merupakan tipe penelitian hukum normatif-empiris yaitu jenis penelitian hukum normatif yang didukung dan dilengkapi dengan data empirik berkaitan dengan kedudukan dan kewenangan LPA Kota Bima dalam menangani anak sebagai pekerja di Kota Bima.
Adapun uraian dari penelitian ini, yaitu: 1) Lembaga Perlindungan Anak Kota Bima (LPA Kota Bima) memiliki acuan hukum yang jelas dan sah dalam pembentukan dan pelaksanaan kedudukan dan kewenangannya; 2) Proses penangananan dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja di Kota Bima dilaksanakan oleh LPA Kota Bima berdasarkan SOP/Alur Penanganan Kasus Anak, yang terdiri dari: 1. Laporan/Pengaduan; 2. Tindak Lanjut (Assesment, Investigasi, Kolaborasi); 3. Penjangkauan; 4. Tindak Lanjut (Mediasi, Lanjutkan,
Hentikan); 5. Intervensi (Pendampingan Sosial dan Bantuan Hukum. Namun dari temuan penelitian ini perlindungan hukum terhadap anak sebagai pekerja di Kota Bima belum dapat mewujudkan perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku karena sulitnya melakukan pendataan terhadap anak-anak yang berasal dari luar kota Bima dan menjadi pekerja atau dipekerjakan, sehingga menghambat LPA Kota Bima dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak tersebut. Hal ini berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Bima terkait jumlah anak yang bekerja atau dipekerjakan mencapai angka 474 anak pada tahun 2022-2023, sedangkan ditahun 2024 para pekerja anak di Kota Bima masih juga dapat dijumpai secara langsung. Efek jera terhadap orang tua atau pihak tertentu yang terlibat membiarkan anak bekerja masih lemah dan belum memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat.