EFEKTIVITAS HUKUM BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TERHADAP REGULASI YANG BERTENTANGAN DENGAN NILAI PANCASILA

Anshari Ahmad Syah Hanafi (B012202030), Efektivitas Hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Terhadap Regulasi Yang Bertentangan Dengan Nilai Pancasila. (Dibimbing oleh Irwansyah dan Zulkifli Aspan).
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas hukum Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) terhadap regulasi yang bertentangan dengan nilai Pancasila dan kendala BPIP dalam pembinaan ideologi Pancasila khususnya terhadap institusionalisasi nilai-nilai Pancasila kedalam peraturan perundang-undangan.
Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Hukum Normatif, dengan jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan. Menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan filosofis dan pendekatan konseptual. Adapun bahan hukum pada penelitian ini mengguanakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Keseluruhan dari data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu peneliti menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan dengan lebih spesifik, transparan serta mendalam sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2018 sejatinya belum berjalan efektif. Dari segi capaian tujuan BPIP dalam pembinaan ideologi Pancasila belum memperlihatkan hasil yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Sejalan dengan dasar hukum kelembagaan BPIP yang belum kuat serta desain kelembagaan yang tidak sitematis berujung pada tidak efektifnya pembinaan regulasi yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. (2) Dalam upaya pimbinaan ideologi Pancasila, BPIP menghadapi beberapa kendala yang dapat ditinjau dari konsep determinan politik hukum, yang pertama hukum determinan terhadap pembinaan ideologi Pancasila. Kedua, politik determinan terhadap pimbinaan ideologi Pancasila. Ketiga, hukum dan politik determinasinya seimbang dalam pembinaan ideologi Pancasila. Dari konsep tersebut menunjukkan bahwa determinasi politik terhadap pembentukan undang-undang masih mendominasi sehingga sering kali tidak konsisten dengan nilai-nilai Pancasila.