IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA


Ince, Abdullah Nashih'ulwan (2025) IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT TERHADAP UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin Makassar.

[thumbnail of B012202013_tesis_15-01-2025 bab 1-2.pdf] Text
B012202013_tesis_15-01-2025 bab 1-2.pdf

Download (1MB)
[thumbnail of B012202013_tesis_15-01-2025 cover1.jpg]
Preview
Image
B012202013_tesis_15-01-2025 cover1.jpg

Download (252kB) | Preview
[thumbnail of B012202013_tesis_15-01-2025 dp.pdf] Text
B012202013_tesis_15-01-2025 dp.pdf

Download (396kB)
[thumbnail of B012202013_tesis_15-01-2025.pdf] Text
B012202013_tesis_15-01-2025.pdf
Restricted to Repository staff only until 17 February 2027.

Download (3MB)

Abstract (Abstrak)

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengenai implikasi hukum putusan inkonstitusional bersyarat terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kepustakaan. Pendekatan penelitian ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang dan Pendekatan Konseptual. Adapun bahan hukum pada penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Sedangkan analisis yang digunakan terhadap bahan hukum pada penelitian ini ialah menggunakan metode analisis yang sifatnya kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) Omnibus Law Undang�Undang Cipta Kerja dalam tinjauan teori tujuan hukum tidak menunjukan validitas nilai dasar keadilan, kemanfataan dan kepastian hukum terhadap beberapa aturan di dalamnya. (2) Implikasi hukum putusan inkonstitusional bersyarat terhadap Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja jika mengacu pada teori akibat hukum, maka terdapat keadaan atau peristiwa hukum yang menjadi perhatian, yakni diterbitkannya Perppu untuk “menghidupkan kembali” Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang sebelumnya diputus inkonstitusional bersyarat. Selain itu, Perppu Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja juga harusnya batal demi hukum karena tidak dibahas atau tidak disahkan dalam Rapat Paripurna pertama setelah Perppu a qou diterbitkan.

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: Unnamed user with username pkl2
Date Deposited: 13 Mar 2025 03:20
Last Modified: 13 Mar 2025 03:20
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/43373

Actions (login required)

View Item
View Item