Wahyudi, Arifin (2025) TANGGUNG JAWAB HUKUM ANGGOTA DPRD KOTA MAKASSAR KEPADA KONSTITUEN DI DAERAH PEMILIHAN. Skripsi thesis, Universitas Hasanuddin Makassar.
![[thumbnail of B012202010_tesis_15-01-2025 bab 1-2.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B012202010_tesis_15-01-2025 bab 1-2.pdf
Download (905kB)
![[thumbnail of B012202010_tesis_15-01-2025 cover1.jpg]](/43368/2.hassmallThumbnailVersion/B012202010_tesis_15-01-2025%20cover1.jpg)

B012202010_tesis_15-01-2025 cover1.jpg
Download (276kB) | Preview
![[thumbnail of B012202010_tesis_15-01-2025 dp.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B012202010_tesis_15-01-2025 dp.pdf
Download (351kB)
![[thumbnail of B012202010_tesis_15-01-2025.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B012202010_tesis_15-01-2025.pdf
Restricted to Repository staff only until 17 February 2027.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
Wahyudi Arifin, Tanggung Jawab Hukum Anggota DPRD Kota Makassar Kepada Konstituen Di Daerah Pemilihan. Dibimbing oleh Andi Pangerang Moenta dan Muh. Hasrul.
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bentuk tanggung jawab hukum anggota DPRD Kota Makassar kepada konstituen di Daerah Pemilihan dan faktor penghambat anggota DPRD kota Makassar dalam melaksanakan tanggung jawabnya kepada konstituen di daerah pemilihan. Penelitian ini merupakan peneltian hukum empiris, yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian ini dilaksanakan di kantor DPRD Kota Makassar. Metode pengumpulan data yang diterapkan adalah berupa wawancara, observasi dan studi pustaka. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan diuraikan secara deskriptif.
Hasil penelitian menemukan bahwa banyak di antara wakil rakyat yang tidak memperlihatkan perilaku sebagaimana mestinya sehingga perannya dalam menjalankan tanggung jawab terhadap konstituen di daerah pemilihan sangat kurang. Keterbatasan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor penghambat, antara lain: partisipasi masyarakat yang belum memadai, keterbatasan alokasi dana dari pemerintah kota Makassar, keterbatasan waktu dan fasilitas pertemuan, serta jadwal anggota DPRD dan konstituen yang beragam dan padat. Alih-alih bertindak sebagai jembatan antara Pemerintah dan rakyat, Anggota DPRD seringkali melakukan tindakan- tindakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Unnamed user with username pkl2 |
Date Deposited: | 13 Mar 2025 03:12 |
Last Modified: | 13 Mar 2025 03:12 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/43368 |