PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA PENGADAAN MOORING BUOY ANTARA PT. WHIES INDUSTRI INDONESIA DAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI SULAWESI SELATAN = IMPLEMENTATION OF COOPERATION AGREEMENT FOR PROCUREMENT OF MOORING BUOY BETWEEN PT. WHIES INDUSTRY INDONESIA AND OFFICE OF MARINE AND FISHERIES OF SOUTH SULAWESI PROVINCE

REINA VALLERINA SEFFILA HUSWAN (B011201292). “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengadaan Mooring Buoy Antara Pt. Whies Industri Indonesia Dan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan”. Dibimbing oleh Muhammad Ilham Arisaputra. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui kualifikasi perbuatan atas tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perjanjian pengadaan Mooring Buoy antara PT. Whies Industri Indonesia dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan untuk menganalisis dan mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap PT. Whies Industri Indonesia selaku pihak yang dirugikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menganalisis jenis dan sumber bahan hukum yaitu kasus dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dan PT. Whies Industri Indonesia dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penulis menggunakan bahan hukum primer berupa BW dan Perataturan Perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku hukum, skripsi, serta jurnal yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dengan melakukan kajian studi pustaka yang kemudian dibahas secara kualitatif dan deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu: 1) Kualifikasi perbuatan atas tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dalam perjanjian pengadaan Mooring Buoy antara PT. Whies Industri Indonesia dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang disandingkan dengan perjanjian pengadaan barang yang masuk dalam kategori kontrak publik maka perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) karena perbuatan tersebut melanggar Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pemerintah. 2) Bentuk Perlindungan hukum terhadap PT. Whies Industri Indonesia selaku pihak yang dirugikan adalah melakukan gugatan ganti kerugian secara Perbuatan Melanggar Hukum sebagai sarana perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa karena telah memenuhi usnur Perbuatan Melanggar Hukum untuk menuntut ganti rugi atas perbuatan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen yang tidak melakukan pelunasan pembayaran kepada penyedia barang.