ANALISIS YURIDIS KEWENANGAN PTUN DAN PENGADILAN PAJAK DALAM SENGKETA PAJAK = uridical Analysis of Authority of the Administrative Court and the Tax Court in Tax Disputes

KRISTIANTO SETIAWAN RANTE TASAK (B011201221). Analisis Yuridis
Kewenangan PTUN Dan Pengadilan Pajak Dalam Sengketa Pajak.
Dibimbing oleh Naswar sebagai Pembimbing Utama.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batas ruang lingkup kompetensi
absolut PTUN dengan Pengadilan Pajak dalam penyelesaian sengketa pajak
serta mengetahui penilaian Hakim PTUN dalam memeriksa sengketa pajak.
Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif dengan
pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus
(case approach) dengan melakukan analisis terhadap kasus sebagai bahan
hukum primer disertai doktrin ahli hukum yang terdapat pada buku, jurnal
hukum, dan skripsi yang merupakan bahan hukum sekunder.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha
Negara (PTUN) dan Pengadilan Pajak memiliki batasan kompetensi sesuai
aturan masing-masing. Putusan PTUN Surabaya Nomor
60/G/2019/PTUN.SBY tidak menegaskan bahwa sengketa terkait SKPKB
dan STP adalah kewenangan absolut Pengadilan Pajak. Berdasarkan asas
lex specialis derogat legi generalis, sengketa perpajakan menjadi
kompetensi absolut Pengadilan Pajak. Majelis Hakim dalam Putusan
Pengadilan Tinggi TUN Nomor 290/B/2019/PT.TUN.SBY
mempertimbangkan fakta hukum dan membatalkan putusan PTUN
Surabaya, menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke
verklaard). Dengan demikian, PTUN tidak berwenang mengadili sengketa
perpajakan.