Martin, Dian (2020) ANALISIS HUKUM SENGKETA TANAH DITINJAU DARI SEJARAH HUKUM PERTANAHAN DI TORAJA. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
20_B022171011_Tesis_Cover1.jpg
Download (4kB) | Preview
20_B022171011_Tesis(FILEminimizer)_Daftar Pustaka dan Lamp..pdf
Download (373kB)
20_B022171011_Tesis(FILEminimizer)_1-2.pdf
Download (1MB)
20_B022171011_Tesis(FILEminimizer) .......................... ok.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan jual beli tanah adat menurut hukum adat Toraja dan mengetahui implikasi hukum terhadap tanah adat yang telah dikuasai seseorang yang tidak berasal dari rumpun keluarga kemudian dihubungkan dengan Putusan Nomor 02/Pdt.G/2017/PN Mak. Tipe penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan historis. Maka, untuk mengumpulkan data dibutuhkan data sekunder sebagai bahan dasar untuk meneliti. Penelitian ini selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keabsahan jual beli tanah adat di Toraja mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu harus memiliki alasan yang dapat diterima oleh keluarga biasanya karena keadaan mendesak, mutlak harus diketahui serta disetujui oleh rumpun keluarga, yang dituakan dalam keluarga, serta pemangku adat, dan sebagai bukti beralihnya tanah tersebut ialah ditanami dengan Pohon Cendana dan disaksikan oleh masyarakat adat. Jual beli tanah adat pada waktu penggugat melaksanakan jual beli masih tunduk pada hukum Tongkonan dikarenakan kepemilikan tanah adat masih dalam bentuk kepemilikan bersama. Tanah yang masih berada dalam kepemilikan secara bersama dari masyarakat adat Toraja tidak dapat dialihkan. Namun, apabila dalam keadaan tertentu, tanah komunal seperti sawah Tongkonan dapat dijual gadai. Kemudian implikasi hukum terhadap tanah adat yang telah dikuasai seseorang yang tidak berasal dari rumpun keluarga ialah jika peralihannya sesuai dengan persyaratan, maka tanah tersebut menjadi milik individu, dan hubungan tanah tersebut dengan masyarakat adat menjadi lepas, akan tetapi jika tidak memenuhi syarat sahnya peralihan tanah adat, maka peralihan tersebut tidak sah, dan tanah tersebut tetap menjadi tanah adat. Masuknya seseorang yang tidak berasal dari rumpun keluarga dalam masyarakat adat dapat mengikis nilainilai kearifan lokal yang ada bahkan kemungkinan besar dapat menghapuskan nilai-nilai tersebut.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | - Andi Anna |
Date Deposited: | 03 Dec 2020 02:58 |
Last Modified: | 06 Nov 2024 04:46 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/432 |