PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN DARI KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

MAEMUNA B PO 90 020 4538 Perlindungan Hukum Perempuan dari Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Dibawah bimbingan Badriyah Rifai sebagai Pembimbing I dan Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing II.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga juga untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang serta untuk mengetahui upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga.
Populasi pada penelitian ini adalah keseluruhan pihak-pihak yang terkait adalah Kejaksaan Negeri dan Kejaksaan Tinggi, Pengadilan Negeri ,Pengadilan Agama dan Lembaga Bantuan Hukum Pemberdayaan Manusia (LBH P2i) dalam kasus kekerasan dalam rumah ta ngga. Selain itu dipilih juga narasumber dari polisi, jaksa, pengacara, dan hakim. Pemilihan sampel dilakukan secara acak.. Pengumpulan dilakukan dengan teknik wawancara, Kuesioner . Data yang terkumpul, baik data primer maupun data sekunder dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya dideskripsikan.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga khususnya terhadap isteri yaitu: kebutuhan seksual yang tinggi; anak; selingkuh; kebutuhan ekonomi; Sedangkan hal-hal yang menyebabkan perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga tidak melaporkan kepada pihak yang berwenang karena; masih cinta, menjaga keutuhan keluarga, malu diketahui orang lain, suami sudah minta maaf, dan tidak tahu kemana harus melapor. Upaya penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan melalui upaya preventif seperti; menganggap masalah ini masalah pidana; mengangkat peran perempuan agar tidak ada ketergantungan ekonomi; menumbuhkan rasa percaya diri sehingga tidak ragu dalam mengambil tindakan; sosialisasi dengan benar. penanaman nilai-nilai agama yang benar sehingga pria memiliki moral dan etika tinggi. Sedangkan upaya represif dilakukan berupa; memaksimalkan penerapan hukum sehingga penerapan sanksi pidanya diperberat agar pelaku jera; menganggap bahwa perbuatan itu tidak hanya sekedar penganiayaan, tetapi pelanggaran hak asasi manusia; tindakan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti khususnya menyangkut kesusilaan sebaiknya dilakukan polwan sehingga korban akan lebih terbuka; ceritakan apa yang telah dialami kepada orang lain, dan jangan menganggap itu aib; laporkan ke polisi bila terjadi penganiayaan setidaknya untuk mendapatkan perlindungan hukum meski tidak ingin memprosesnya lebih lanjut; meminta pemeriksaan dokter atas luka -luka yang diderita, karena itu akan berguna jika kasusnya dilanjutkan ke pengadilan.