Bentuk Komunikasi Partisipatif Masyarakat Pada Proses Penyusunan Rancangan Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta

Andi Nada Risani SP. Bentuk Partisipasi Masyarakat Pada Proses Pembentukan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (Dibimbing oleh Dr. Sudirman Karnay, M.Si)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Bagaimana bentuk pemenuhan komunikasi partisipatif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terhadap pembentukan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (2) Bagaimana
hambatan dalam pemenuhan komunikasi partisipatif masyarakat dalam menyampaikan aspirasi terhadap pembentukan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta. Penelitian ini dilakukan di Badan Legislasi DPR RI pada April- Mei 2024.
Selaku alat kelengkapan dewan yang bertanggung jawab menyusun dan membahas RUU DKJ. Dengan teknik menentukan informan menggunakan Teknik purposive sampling. Jumlah informan dalam penelitian ini yaitu 2 informan yang merupakan
staff Badan Legislasi dan 1 Informan yang merupakan masyarakat terkait. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode wawancara mendalam. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Komunikasi Dialogis
dengan Model Tingkatan Partisipasi Arnstein dengan tipe penelitian deksriptif kualitatif. Sejalan dengan teori Arnstein bahwa dalam memenuhi nilai partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan sebuah Undang-Undang, Ketiga Informan menyatakan bahwa bentuk partisipasi masyarakat yang dilakukan dalam proses pembentukan RUU DKJ adalah RDPU bersama masyarakat yang diwakilkan oleh ahli hukum, akademisi, komunitas dan masyarakat terkait untuk didengarkan masukan dan pendapat mereka. Diantara delapan tingkatan partisipasi masyarakat melalui teori Arnstein hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan RUU DKJ termasuk dalam kelompok tangga partisipasi masyarakat tingkat kedua dan ketiga Degree of Tokenism (derajat semu). Dengan hasil bahwa bentuk komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi dialogis (Komunikasi dua arah). Dengan demikian, partisipasi masyarakat dinilai sudah cukup terpenuhi dalam proses penyusunan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta.