PELUANG DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN HILIRISASI NIKEL INDONESIA TERHADAP HUBUNGAN EKONOMI POLITIK INDONESIA-TIONGKOK

Putri Amanda Ramadhanti, E061201058, “Peluang dan Tantangan Implementasi Kebijakan Hilirisasi Nikel Indonesia terhadap Hubungan Ekonomi Politik Indonesia-Tiongkok” di bawah bimbingan Ishaq Rahman, dosen di Departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dinamika hubungan ekonomi politik Indonesia-Tiongkok dalam hilirisasi nikel serta untuk memahami peluang dan tantangan implementasi kebijakan hilirisasi nikel Indonesia terhadap hubungan ekonomi politik Indonesia-Tiongkok. Metode penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan atau library research yang mengandalkan temuan-temuan dari berbagai sumber kredibel baik dari buku, jurnal, artikel, laporan, atau berbagai sumber lainnya yang berkaitan langsung dengan topik dalam penelitian ini.
Temuan dalam penelitian mengindikasikan bahwa dinamika hubungan ekonomi politik Indonesia-Tiongkok dalam hilirisasi nikel dimulai sejak masa pemerintahan Presiden SBY dimana terjadi penyambutan proyek BRI Tiongkok disusul dengan penetapan kebijakan hilirisasi nikel pertama kali pada tahun 2014. Kemudian terjadi transisi Presiden yang menyebabkan terjadi relaksasi ekspor pada sekitar tahun 2017 kemudian dilanjutkan dengan percepatan hilirisasi pada tahun 2019. Pada masa ini Indonesia dihantam dengan sengketa WTO oleh Uni Eropa, namun hubungan ekonomi politik Indonesia-Tiongkok tetap terlaksana di tengah proses yang berjalan cukup dinamis dan di bawah payung BRI melalui penyuntikkan FDI dalam proyek strategis nasional IMIP. Sementara peluang yang dirasakan Indonesia dan Tiongkok dalam implementasi kebijakan ini adalah penerimaan FDI, penyerapan tenaga kerja, dan pengamanan pasokan SDA. Tantangan yang ditemukan adalah dominasi Tiongkok serta instabilitas regulasi investasi dalam iklim pertambangan Indonesia.