Dinamika Pembangunan Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Kota Makassar

Pada tahun 2018 pemerintah Indonesia resmi mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang percepatan pembangunan instalasi pengolan sampah menjadi energi berbasis teknologi ramah lingkungan. Peraturan tersebut diwacanakan sebagai solusi terhadap isu sampah yang kian memburuk di Indonesia. Inovasi waste to energy (energi sampah listrik) diharapkan mampu menjadi solusi efektif untuk pengolahan sampah akhir yang telah dinilai over capacity. Pascaterbitnya Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018, Pemerintah kota Makassar (Pemkot Makassar) memulai tahapan kebijakan daerah mengenai sampah energi listrik tahun 2021 dan menargetkan pengoperasian PSEL secara komersil di tahun 2024. Namun, polemik terjadi dalam proses tahapan tersebut dan melahirkan beberapa kondisi yang mengacu pada pertentangan penentuan lokasi pembangunan PSEL di kota Makassar. Penelitian ini bertujuan menganatisis dinamika yang terjadi dalam penentuan pembangunan PSEL kota Makassar dan menjelaskan bagaimana tarik-menarik kepentingan yang terjadi dalam penentuan wilayah pembangunan tersebut. Penelitian ini adalah studi kasus dengan dasar penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai informan kunci yang dianggap dapat menjelaskan perumusan kebijakan pembangunan PSEL kota Makassar dan dinamika relasi hubungan antarlembaga dalam perumusan kebijakan serta melengkapinya dengan beberapa referensi dan data dari instansi terkait. Pendekatan dan konsep yang digunakan adalah teori agenda setting dengan fokus pada konsep relasi aktor untuk mengkaji tarik-menarik kepentingan yang terjadi pada penentuan wilayah pembangunan PSEL kota Makassar. Hasil penelitian manjelaskan bahwa pembangunan PSEL kota Makassar menjadi isu yang esensial dalam melihat bagaimana pemerintah sebagai perumus kebijakan menangani hal tersebut.
Munculnya perbedaan pandangan tentang di mana PSEL dibangun menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara aktor yang terlibat. Dalam perspektif analisis kebijakan harus dilihat bagaimana kebijakan itu seharusnya berbunyi dan dirumuskan kembali. Tarik-menarik kepentingan antara aktor terkait dan isu penentuan wilayah tidak mampu menjadikan kebijakan yang ada sebagai acuan. Hal ini disebabkan adanya wewenang dan kekuasaan antaraktor dalam perumusan kebijakan.