Murniati, Murniati (2024) “Analisis Yuridis Terhadap Pemisahan Surat Dakwaan (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pertambangan Dan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin” (Studi Putusan: No.7 PID.SUS/2022/PN.AMB). Skripsi thesis, UNIVERSITAS HASANUDDIN.
![[thumbnail of B011201136_skripsi_21-10-2024 bab 1-2.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B011201136_skripsi_21-10-2024 bab 1-2.pdf
Download (1MB)
![[thumbnail of B011201136_skripsi_21-10-2024 cover1.jpg]](/42829/2.hassmallThumbnailVersion/B011201136_skripsi_21-10-2024%20cover1.jpg)

B011201136_skripsi_21-10-2024 cover1.jpg
Download (350kB) | Preview
![[thumbnail of B011201136_skripsi_21-10-2024 dp.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B011201136_skripsi_21-10-2024 dp.pdf
Download (188kB)
![[thumbnail of B011201136_skripsi_21-10-2024.pdf]](/style/images/fileicons/text.png)
B011201136_skripsi_21-10-2024.pdf
Restricted to Repository staff only until 14 October 2026.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
MURNIATI (NIM. B011201136) “Analisis Yuridis Terhadap Pemisahan Surat Dakwaan (Splitsing) Oleh Penuntut Umum Dalam Tindak Pidana Pertambangan Dan Mineral Dan Batu Bara Tanpa Izin” (Studi Putusan: No.7 PID.SUS/2022/PN.AMB) Di bawah bimbingan Syarif Saddam Rivanie sebagai pembimbing. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pada tindak pidana pertambangan yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan mekanisme Pemisahan Perkara (Splitsing) dan penerapan Tindak Pidana Pertimbangan dalam melakukan Pemisahan Perkara (Splitsing) berdasarkan (Studi Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2021/Pn.Pdg). Jenis penelitian hukum yang digunakan, yakni penelitian hukum Normatif dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan penelitian hukum, yakni pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum, yakni pengumpulan bahan hukum library research (studi kepustakaan). Adapun hasil dari penelitian yaitu: (1). Pengaturan hukum terhadap peristiwa hukum pada tindak pidana Pertambangan, telah di atur di dalam Undang-undang nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas UU No. 4 tahun 2009 dan Pemisahan Berkas Perkara yang dilakukan lebih dari satu orang yang ketentuan tersebut terdapat pada rumusan Pasal 142 KUHAP. (2). Berdasarkan Implementasi pada Tindak Pidana Pertambangan tersebut, Jaksa Penuntut Umum melakukan Pemisahan Perkara (Splitsing) yang dimana berdasarkan salah satu syarat pada Pasal 142 KUHAP yaitu Satu berkas perkara pada pokoknya memuat beberapa tindak pidana dan dasar dalam melakukan Pemisahan berkas perkara karena alat bukti yang lain tidak ada atau sangat minim, akan tetapi dalam putusan tersebut hanya terdapat 1 jenis tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang dan terdapat saksi yang secara kuantitas dan kualitas dapat menerangkan pembuktian-pembuktian dalam persidangan sehingga asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dapat terimplementasi.
Item Type: | Thesis (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Unnamed user with username pkl2 |
Date Deposited: | 05 Mar 2025 01:00 |
Last Modified: | 05 Mar 2025 01:00 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/42829 |