MAKIR, MUH (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN GOWA = LAW ENFORCEMENT AGAINST SUB-DISTRICT ELECTION COMMITTEE WHO COMMIT ELECTION CRIMES IN GOWA DISTRICT. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/42667/1.hassmallThumbnailVersion/B012212039_tesis_14-05-2024%20cover1.png)

B012212039_tesis_14-05-2024 cover1.png
Download (444kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B012212039_tesis_14-05-2024 1-2(FILEminimizer).pdf
Download (633kB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B012212039_tesis_14-05-2024 dp(FILEminimizer).pdf
Download (353kB)
![[thumbnail of Full Text]](/style/images/fileicons/text.png)
B012212039_tesis_14-05-2024(FILEminimizer).pdf
Restricted to Repository staff only until 5 February 2027.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
ABSTRAK MUH MAKIR (B012212039). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM DI KABUPATEN GOWA. Dibimbing oleh Bapak Hamzah Halim dan Bapak Zulkifli Aspan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum Terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan yang Melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Gowa dan untuk menganalisis dan menjelaskan Bagaimanakah pengaruh faktor Undang-Undang, lembaga penegak hukum dan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum Terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan yang Melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Gowa. Penelitian ini termasuk penelitian empiris atau penelitian lapangan (Fielid Research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penegakan hukum Terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan yang melakukan tindak pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Gowa sudah dilaksanakan dengan cukup baik dan efektif. Dikarnakan tahapan penegakan hukum yang dilakukan oleh sentra penegakan hukum terpadu (sentra Gakkumdu) merupakan suatu langkah yang dianggap efektif untuk penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Pemilu, karena pada prinsipnya sentra Gakkumdu adalah wadah bersama antara pengawas pemilu, kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penegakan hukum tindak pidana pemilu sudah diterapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu) dengan memadukan sanksi pidana, sanksi denda dan sanksi kode etik penyelenggara yaitu pemberhentian tetap. (2) Pengaruh faktor Undang-Undang, lembaga penegak hukum dan masyarakat terhadap efektivitas penegakan hukum Terhadap Panitia Pemilihan Kecamatan yang Melakukan Tindak Pidana Pemilihan Umum di Kabupaten Gowa cukup berjalan efektif. Ketiga faktor tersebut menjadi titik sentral dalam penegakan hukum karna berkaitan satu sama lain dalam efektivitas penegakan hukum terkhusus di Kabupaten Gowa.
Kata Kunci: Penegakan Hukum, Tindak Pidana Pemilihan Umum, Panitia Pemilihan Kecamatan.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Law Enforcement, General Election Crime, Sub-district Election Committee. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Rasman |
Date Deposited: | 03 Mar 2025 03:16 |
Last Modified: | 03 Mar 2025 03:16 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/42667 |