PEMIDANAAN PERAMPASAN ASET KORUPSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG = PUNISHMENT OF ASSET FORFEITURE OF CORRUPTION OF MONEY LAUNDERING CRIME


ABUBAKAR, NUR FADLIANSYAH (2024) PEMIDANAAN PERAMPASAN ASET KORUPSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG = PUNISHMENT OF ASSET FORFEITURE OF CORRUPTION OF MONEY LAUNDERING CRIME. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.

[thumbnail of Cover]
Preview
Image (Cover)
cover.jpg

Download (121kB) | Preview
[thumbnail of Bab 1-2] Text (Bab 1-2)
B012222078_tesis BAB 1-2.pdf

Download (948kB)
[thumbnail of Dapus] Text (Dapus)
B012222078_tesis DP.pdf

Download (25kB)
[thumbnail of Full Text] Text (Full Text)
B012222078_tesis.pdf
Restricted to Repository staff only until 4 July 2026.

Download (1MB)

Abstract (Abstrak)

NUR FADLIANSYAH ABUBAKAR (B012222078). PEMIDANAAN PERAMPASAN ASET KORUPSI TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG. Dibimbing oleh Andi Muhammad Sofyan dan Amir Ilyas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemidanaan perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang dan untuk merumuskan konsep ideal perampasan aset korupsi tindak pidana pencucian uang. Penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundangundangan, pendekatan analitis dan pendekatan teori, adapun sumber bahan hukum yang digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Kemudian diolah serta dianalisis dengan tujuan mendapatkan narasi yang logis serta preskriptif sesuai kesimpulan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Ditempatkannya perampasan aset sebagai pidana tambahan terkait pemidanaan dalam prinsip ultimum remedium. Perampasan aset seharusnya dapat dijatuhkan secara imperatif bersamaan dengan pidana pokok pada Tipikor dan TPPU. Diklasifikasikan aset yang berasal dari hasil tindak pidana yang dicampurkan dengan harta yang sah dirampas secara utuh (secara ideal) sebagaimana di dalam UU TPE; (2) Kebijakan pembaruan dan formulasi menjadi upaya yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana di dalam peraturan perundangundangannya serta terkait tindak pidananya masing-masing. Perampasan aset secara pidana harus selalu diupayakan dan diutamakan dibandingkan dengan perampasan aset secara perdata yang hanya dapat dijadikan sebagai alternatif atau pelengkap serta dapat dilakukan jika suatu perkara sudah tidak dapat diproses secara pidana. Tindak pidana harus diproses secara pidana dan dijatuhi sanksi pidana.

Kata Kunci : pemidanaan, perampasan aset korupsi, tindak pidana pencucian uang.

Item Type: Thesis (Thesis)
Uncontrolled Keywords: punishment, forfeiture of corruption assets, money laundering crimes
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions (Program Studi): Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
Depositing User: stfathirah s
Date Deposited: 05 Feb 2025 06:19
Last Modified: 05 Feb 2025 06:19
URI: http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/42666

Actions (login required)

View Item
View Item