Kesesuaian Pengoperasian Bagan Perahu Berdasarkan PERMEN KP NOMOR 36 Tahun 2023 Di Perairan Selat Makassar Kab. Barru

Penelitian mengenai kesesuaian pengoperasian bagan perahu berdasarkan PERMEN KP NOMOR 36 Tahun 2023 di perairan Selat Makassar Kabupaten Barru dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan kesesuaian PERMEN-KP Nomor 36 tahun 2023 terhadap pengoperasian bagan perahu di Kabupaten Barru dan memetakan zonasi daerah penangkapan Bagan Perahu berdasarkan PERMEN-KP No.36 Tahun 2023. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari – April 2023 di Kelurahan Tanete, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah studi kasus melalui pengambilan data dengan mengikuti proses penangkapan secara langsung, wawancara terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan kepada nelayan, sensus secara keseluruhan dengan jangka waktu tertentu, pemetaan jalur penangkapan, komposisi hasil tangkapan sebagai hasil perbandingan tangkapan, serta studi pustaka pada berbagai literatur yang terkait dengan kebutuhan penelitian. setelah semua data terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif terkait dengan kesesuaian implementasi PERMEN-KP Nomor 36 tahun 2023 terhadap pengoperasian bagan perahu di Kabupaten Barru dan memetakan zonasi daerah penangkapan Bagan Perahu berdasarkan PERMEN-KP No.36 Tahun 2023. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bagan perahu yang digunakan oleh nelayan di Kabupaten Barru sesuai dengan PERMEN-KP Nomor 36 tahun 2023. Namun ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan PERMEN-KP Nomor 36 tahun 2023 seperti jaring yang digunakan bermaterial waring, lokasi penangkapan tidak sesuai dengan jalur penangkapan yang seharusnya hanya bisa melakukan pengoperasian pada jalur II dan alat bantu penangkapan yang digunakan yaitu lampu melebihi kapasitas yang telah ditentukan. Hambatan dalam pengimplementasian PERMEN-KP Nomor 36 tahun 2023 di Kabupaten Barru adalah kurangnya upaya pemerintah menindak tegas nelayan bagan perahu terkait dengan pengoperasian bagan perahu, belum adanya kegiatan pembinaan seperti sosialiasi, pelatihan, bimbingan dan penyuluhan kepada nelayan terkait regulasi pengoperasian bagan perahu, terbatasnya SDM pemerintah dalam hal pengawasan, serta tingkat pendidikan nelayan yang masih rendah menjadikan kesulitan tersendiri dalam melakukan perubahan mendasar terhadap pola pikir nelayan yang masih konvensional dan jauh dari maindset pemanfaatan sumberdaya yang berkelanjutan.