Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah = The Authority of the General Election Supervisory Body in Handling Violations of the Neutrality of State Civil Apparatus in Regional Head Elections

ABSTRAK FAISAL ASIZ MANURUKI, Kewenangan Bawaslu Terhadap Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah. Dibimbing oleh Prof. Dr. Abdul Razak, S.H., M.H. dan Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan Kewenangan Bawaslu Terhadap Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah serta Hambatan Bawaslu Dalam Penanganan Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Pada Pemilihan Kepala Daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif, Jenis serta sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Dokumen dan Data sekunder. Metode pengumpulan data melalui bahan hukum dilakukan dengan menginventarisasi serta mengidentifikasi bahan hukum, keseluruhan data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Kewenangan Bawaslu dalam penanaganan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara pada pemilihan kepala daerah dibagi menjadi tiga yakni secara atributif, mandat, dan delegasi sesuai dengan perjanjian Bawaslu dalam penanganan perkara netralitas ASN yang mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 Adapun Faktor penghambat Bawaslu dalam penanganan pelanggaran netralitas aparatur sipil negara dapat dijelaskan, penegak hukumnya, sarana, dan partisipasi masyarakat yakni tidak adanya sanksi tegas bagi pelaku pelanggaran hukum ini sehingga masih banyak pelaku yang melakukan perbuatan pelanggaran terhadap netralitas aparatur sipil negara dalam pemilihan kepala daerah secara berulang dan terus-menerus. Kata Kunci: Kewenangan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Pemilihan Kepala Daerah

Keyword : Kewenangan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Pemilihan Kepala Daerah