SANKSI PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM DAN HAM) = DEATH CRIMINAL SANCTIONS AGAINST THE PERSONNEL CORRUPTION CRIMINAL ACTS (SOCIOLOGICAL ANALYSIS OF LAW AND HUMAN RIGHTS

Penelitian ini bertujuan Untuk menganalisis lebih luas pengaturan sanksi pidana mati dalam KUHP dan Untuk menganalisis lebih luas bentuk penerapan pidana mati bagi pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum dan HAM. Tipe Penelitian ini adalah Hukum Empiris. Penelitian dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Gorontalo dan Pengadilan Negeri Gorontalo. Kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena ataupun fakta yang diperoleh dari hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Penerapan sanksi pidana mati sampai saat ini belum pernah ada pelaku tindak pidana korupsi yang divonis dengan ancaman tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) UU TIPIKOR dijelaskan bahwa hukuman mati dapat diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi dalam "keadaan tertentu". Ada dua hal yang menyebabkan hukuman mati dalam tindak pidana korupsi tidak pernah dijatuhkan oleh hakim. Pertama, klausul "dapat"dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang tersebut bermakna fakultatif, bukan bermakna imperative; kedua, klausul "dalam keadaan tertentu" memberi makna bahwa hukuman mati tidak bisa diterapkan terhadap setiap perbuatan korupsi, tetapi hanya terhadap korupsi yang dilakukan dalam kondisi tertentu. Akibatnya, berdampak pada masih abstrak/umum yang berdasarkan teori afektivitas hukum. 2) Perspektif Sosiologi Hukum dan HAM Terhadap Pidana Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. Dari aspek sosiologis, pidana mati sangat dibutuhkan guna‘’menghilangkan pelaku tipikor’’ yang dianggap merugikan kepentingan umum atau negara dan dirasa tidak dapat diperbaiki lagi. Terkait dengan penegakan HAM, ancaman hukuman mati masih diperlukan untuk memberikan efek jera dalam hal kasus tipikor, cara untuk memutus mata rantai pelaku korupsi adalah dengan menjatuhkan pidana mati kepada pelakunya. Hak untuk hidup memang benar dijamin dalam konstitusi Indonesia, namun hak tersebut dapat dibatasi dengan instrumen undang-undang. Konstitusionalitas hukuman mati telah diatur sejumlah undang-undang, salah satunya UU TIPIKOR dan juga telah diperkuat oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Keyword : Tindak Pidana Korupsi, Hukuman Mati, Hak Asasi Manusia