PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PORNOGRAFI ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA = CRIMINAL LIABILITY ON CHILD PORNOGRAPHY PERPETRATORS WITHIN THE DOMAIN OF THE INDONESIAN POSTIVIE LAW

ABSTRAK Stanzanusa Rantjalobo (B012201011), dengan Judul “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pornografi Anak Dalam Hukum Positif Indonesia”. (Dibimbing Oleh Nur Azisa dan Maskun). Penelitian ini menganalisis pengaturan pornografi anak dalam hukum positif Indonesia dan menganalisis konsep pertanggungjawaban pidana pelaku pornografi anak dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini merupakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, analitis, dan konseptual. Dalam penelitian ini, penulis memanfaatkan bersumber bahan hukum dari studi kepustakaan pada bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan-bahan hukum dikumpulkan penulis dengan menggunakan teknik studi pustaka (libary research) yakni dengan memeriksa pustaka yang relevan dengan materi kajian dan telah terpublikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan pornografi anak dalam hukum positif indonesia diatur dalam UU KUHP lama pada Pasal 283 dan KUHP baru pada Pasal 407 dan 422. Sedangkan dalam ketentuan khusus mengatur tentang pornografi anak ada dalam UU Pornografi yang diatur dalam Pasal 37 yang berkaitan dengan Pasal 29, 30, 31, 32, 34, 35 dan 36 . Lalu kejahatan pornograf anak diatur juga dalam UU ITE dalam Pasal 27 ayat 1 mengenai penyebaran konten yang bermuatan melanggar kesusilaan khususnya pornografi anak. Dan kejahatan pornografi anak diatur juga dalam UU Perlindungan Anak pada Pasal 76 E mengenai memanipulasi anak untuk melakukan kegiatan seksual. (2) Konsep pertanggungjawaban pidana pornografi anak dalam hukum positif Indonesia saat ini belum baik dalam penerapannya, hal itu disebabkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia saat ini tidak secara jelas dan tegas dalam pemberian penjatuhan hukuman yang terlalu ringan para pelaku pedofilia serta ketidaktepataan pengenaan pengaturan tindak pidana bagi para pelaku online child grooming yang merupakan bagian dari kejahatan pornografi anak, sehingga menyebabkan ketidaktepatan pengenaan sanksi hukuman kepada perbuatan pelaku pornografi anak yang melakukan online child grooming dalam hal meminta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku.

Keyword : Pertanggungjawaban Pidana, Pornografi, Anak.