PENGATURAN FUNGSI REPRESENTASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM MEWAKILI KEPENTINGAN DAERAH (STUDI PADA DAERAH SULAWESI SELATAN) = Setting the Representation Function of the Regional Representative Council in Representing Regional Interests (Study in the South Sulawesi Region)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan fungsi representasi Dewan Perwakilan Daerah sebagai Lembaga yang berperan dalam pembangunan Daerah. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research) atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Fungsi representasi DPD dibagi ke dalam 3 fungsi pelaksanaannya yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan dan fungsi anggaran. Pengaturan Fungsi DPD diatur dalam UUD 1945 pada Pasal 22 D ayat (2) dan (3) UUD bahwa DPD hanya dapat membahas dan melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama. Undang-undang pun juga belum mengakomodir kewenangan dengan pengaturan representasi yang masih belum tegas seperti dalam Pasal 248 ayat (2) UU MD3; (2) Pertanggungjawaban DPD Sulawesi Selatan hingga saat ini belum diatur secara tegas dan jelas dalam peraturan perundang-undangan. Aturan yang ada hanya sebatas laporan kinerja dan keuangan dalam sidang yang tentunya terbatas di hadapan sesama anggota DPD. Selain itu, DPD juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan secara moril dan materil hasil kerjanya yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014.

Keyword : Fungsi Representasi; Dewan Perwakilan Daerah; Sulawesi Selatan