JAYA, MUHAMMAD INDRA (2023) DISPARITAS PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENGAKIBATKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA = DISPARITY IN CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION CAUSING LOSSES TO STATE FINANCES. Thesis thesis, Universitas Hasanuddin.
![[thumbnail of Cover]](/42059/1.hassmallThumbnailVersion/B012192046_tesis_04-04-2024%20cover1.png)

B012192046_tesis_04-04-2024 cover1.png
Download (54kB) | Preview
![[thumbnail of Bab 1-2]](/style/images/fileicons/text.png)
B012192046_tesis_04-04-2024 1-2(FILEminimizer).pdf
Download (958kB)
![[thumbnail of Dapus]](/style/images/fileicons/text.png)
B012192046_tesis_04-04-2024 dp(FILEminimizer).pdf
Download (440kB)
![[thumbnail of Full Text]](/style/images/fileicons/text.png)
B012192046_tesis_04-04-2024(FILEminimizer).pdf
Restricted to Repository staff only until 17 January 2027.
Download (1MB)
Abstract (Abstrak)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor hukum dan faktor aparat penegak hukum yang memengaruhi adanya disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Yakni metode penelitian hukum yang menggabungkan antara pendekatan hukum normatif yaitu perundang-undangan tindak pidana korupsi, serta ditambahkan unsur empiris berupa wawancara serta data secara langsung oleh pihak aparat penegak hukum yang menyidang serta memutuskan putusan disparitas pemidanaan terhadap tindak pidana korupsi, dari pada itu hasil penelitian akan disusun secara sistematis dan analisis sesaui dengan metode penelitian normatif empiris. Hasil penelitian menujukkan bahwa (1) faktor hukum hadirnya putusan disparitas terhadap tindak pidana korupsi, belum optimal berjalan sebab sanksi pidana minimum dalam Undang-undang tipikor justru menyebabkan terjadinya disparitas pemidanaan yang cukup mengganggu karena ketidakseragaman pemberian pidana minimum terhadap delik yang sejenis. (2) faktor aparat penegak hukum sebagai penyebab disparitas pemidanaan terhadap putusan perkara korupsi sangat jelas terlihat dan dirasakan sangat tidak berkeadilan satu sama lainnya, belum adanya pedoman yang jelas terkait pencegahan putusan disparitas pidana korupsi menjadi aparat penegak hukum melakukan kekuasaannya untuk memutuskan delik yang sejenis dengan dalih Undang-undang kekuasaan kehakiman.
Kata kunci: Putusan, Disparitas, Tindak Pidana, Korupsi.
Item Type: | Thesis (Thesis) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Decision, Disparity, Crime, Corruption. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Divisions (Program Studi): | Fakultas Hukum > Ilmu Hukum |
Depositing User: | Rasman |
Date Deposited: | 07 Feb 2025 07:08 |
Last Modified: | 07 Feb 2025 07:08 |
URI: | http://repository.unhas.ac.id:443/id/eprint/42059 |