POLITIK HUKUM UNDANG UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA = LEGAL POLITICS OF THE LAW ON THE NATIONAL CAPITAL CITY

Penelitian ini bertujuan untuk mengemukakan politik hukum UndangUndang Tentang Ibu kota Negara yang selaras dengan cita-cita negara berdasarkan UUD RI 1945. Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian normatif, yaitu metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research) atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Karakter produk hukum UU IKN adalah konservatif atau ortodoks karena produk hukum yang dihasilkannya mencerminkan visi politik pemegang kekuasaan negara yang sangat dominan. Hal ini dapat dilihat pada pertimbangan pembentukannya yang termuat dalam landasan filosofis, yuridis dan sosiologis naskah akademik Undang-Undang tersebut masih kurang jelas dan sangat dangkal. Tujuan pembentukan UU IKN juga lebih mencerminkan dominasi keinginan pemerintah pusat dalam menentukan kebijakan dan menyukseskan misi pembangunan di ibu kota negara dengan mengatasnamakan pemerintahan daerah khusus; (2) Konfigurasi politik yang mempengaruhi karakter produk hukum UU IKN adalah Konfigurasi politik otoriter dimana menempatkan pemerintah pada posisi yang sangat dominan dengan sifat yang intervensionis dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan negara, sehingga potensi dan aspirasi masyarakat tidak teragregasi dan terartikulasi secara proporsional. Hal ini dapat dilihat dalam proses pembentukannya sangat terburu-buru yang hanya memakan waktu 43 hari, akibat dari sifat terburu-burunya ini mengakibatkan ketidakmaksimalan proses pembentukan UU IKN terutama dalam hal pengakomodasian partisipasi publik.

Keyword : Politik Hukum, Undang-undang, Ibu Kota Negara