ARAHAN PENATAAN PERMUKIMAN DALAM MENGANTISIPASI PERKEMBANGAN TAMBANG OLEH MASYARAKAT LOKAL (STUDI KASUS DESA JULUKANAYA, KECAMATAN PALLANGGA, KABUPATEN GOWA) = THE SETTLEMENT ARRANGEMENT IN ORDER TO ANTICIPATE MINE DEVELOPMENT BY LOCAL COMMUNITIES (CASE STUDY OF JULUKANAYA VILLAGE, PALLANGGA DISTRICT, GOWA REGENCY)

ABSTRAK
DHIMA TISA’UL JANNAH Arahan Penataan Permukiman Dalam Mengantisipasi Perkembangan Tambang Oleh Masyarakat Lokal (Studi Kasus Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa) (dibimbing oleh Mimi Arifin dan Wiwik Wahidah Osman)
Peningkatan jumlah penduduk mengakibatkan peningkatan kebutuhan manusia terhadap kegiatan sehari hari seperti kebutuhan sandang, pangan, papan, air bersih dan energi. Banyaknya peningkatan kebutuhan manusia tersebut maka mengakibatkan eksploitasi terhadap sumber daya alam semakin tinggi dan cenderung mengabaikan aspek-aspek lingkungan hidup. Salah satu bentuk eksploitasi sumber daya alam adalah kegiatan penambangan. Tujuan penelitian ini: (1) mengidentifikasi karakteristik permukiman berdasarkan perkembangan tambang lokal masyarakat di Desa Julukanaya; (2) menganalisis dampak pertambangan masyarakat lokal terhadap keberlanjutan permukiman di Desa Julukanaya; (3) menyusun strategi arahan penataan permukiman dalam mengantisipasi perkembangan tambang di Desa Julukanaya. Lokasi penelitian dilakukan di Desa Julukanaya, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa. Teknik analisis yang digunakan adalah mix method yaiitu deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling yang dihitung menggunakan rumus slovin. Hasil peneltian berupa: (1) permukiman di Desa Julukanaya memiliki kondisi lingkungan dengan jaringan jalan yang sebagian besar beraspal, memiliki sumber air bersih berupa sumur bor dan pompa air, tersedia sarana peribadatan, pendidikan dan perdagangan, memiliki masyarakat mayoritas petani, dan terdapat pertambangan galian yang menghasilkan pasir; (2) kegiatan pertambangan memberikan pengaruh atau dampak terhadap permukiman, seperti pada aspek lingkungan, sosial ekonomi, serta kesehatan; (3) arahan penataan permukiman untuk mengurangi dampak perkembangan pertambangan yaitu dengan meningkatkan kualitas jalan untuk pengurangan kerusakan lingkungan, melakukan tindak lanjut pengendalian kawasan pertambangan, serta memberikan arahan pengendalian penambangan liar yang dapat mengurangi resiko kerusakan lingkungan dengan berpedoman pada PP Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.