IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA MAKASSAR (STUDI KASUS KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN ANAK)

Dian Pratiwi, IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK DI KOTA
MAKASSAR (STUDI KASUS KLASTER KESEHATAN DASAR DAN
KESEJAHTERAAN ANAK). (Dibimbing oleh Balqis dan Darmawansyah).

Latar belakang. Impelementasi kebijakan kota layak anak klaster kesehatan dasar
dan kesejahteraan anak merupakan langkah untuk mewujudkan kota yang ramah
anak, melalui pemenuhan hak anak terhadap kesehatan dasar dan kesejahteraan
anak yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Makassar, dunia usaha beserta dengan
masyarakat. Tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana
kebijakan Kota Layak Anak di Kota Makassar diimplementasikan dalam klaster
kesehatan dasar dan kesejahteraan anak. Metode. Metode penelitian yang
digunakan adalah pendekatan kualitatif-eksploratif melalui observasi, wawancara
secara mendalam serta studi literature terhadap informan penelitian yang dipilih
secara purposive sampling kemudian menambahkan analisis SWOT sebagai
penguatan pada penelitian serta menggunakan teori implementasi Van Metter dan
Van Horn. Hasil. Penelitian ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia sudah
cukup namun belum berkualitas, masih terbatasnya anggaran dan belum ada
kejelasan target waktu. Karakteristik agen pelaksana yang kurang tegas dalam
implementasi kebijakan dan masih lemahnya sosialisasi kepada masyarakat.
Penerimaan telah ditunjukkan oleh sikap dan kecenderungan agen pelaksana.
Komunikasi dan koordinasi antar organisasi belum terjalin baik dan maksimal.
Kondisi ekonomi, sosial dan politik belum mendukung serta analisis SWOT
didapatkan bahwa prestasi KLA yang diperoleh memberikan semangat terhadap
Kota Makassar untuk meraih kategori Utama. Kesimpulan. Implementasi kebijakan
kota layak anak klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan anak di Kota Makassar
sudah sesuai dengan standar yang merujuk pada Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 serta
tujuannya untuk membangun KLA dengan sistem pembangunan daerah berbasis
pemenuhan hak anak, namun belum berjalan maksimal sehingga diharapkan
pemerintah Kota Makassar lebih meningkatkan hal pada aspek komunikasi, sumber
daya, disposisi dan sosialisasi kepada masyarakat dalam pelaksanaannya.