PERTANGGUNGJAWABAN MAJELIS PENGAWAS DAERAH TERHADAP PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS YANG SUDAH BERUSIA DI ATAS 25 TAHUN SEBAGAI ARSIP NEGARA = Liability of the Regional Supervisory Council for the Storage of Notary Protocols over 25 Years As State Archive

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis tanggung jawab Majelis Pengawas Daerah Notaris dalam penyimpanan protokol notaris yang berusia 25 tahun ke atas, (2) Untuk menganalisis keterkaitan penyimpanan protokol notaris dengan undang-undang kearsipan. Tipe penelitian yang digunakan yaitu tipe penelitian normative yaitu dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti melalui bahan pustaka dan data sekunder. Peneliti mengumpulkan bahwan melalui teknik kepustakaan (literature research) dan dilakukannya wawancara kepada pihak-pihak yang dianggap kompeten dalam bidang yang sedang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan MPD tidak dapat memenuhi tanggung jawabnya. Diantaranya yaitu, faktor tidak tersedianya fasilitas kantor, faktor UUJN/UUJN-P, dan faktor kejelasan aturan pasal 63 ayat 5 dan 6. Mengenai tanggung jawab, saat ini di dalam UUJN belum ada pengaturan tentang prosedur sanksi hukum terhadap MPD yang tidak menjalankan tanggung jawabnya. Di dalam UUJN hanya ada sanksi yang diberikan kepada notaris. (2) Protokol Notaris diakui sebagai arsip negara yang seharusnya disimpan dan dirawat oleh notaris. Pada Pasal 1 ayat (37) Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kearsipan, menyebutkan bahwa Retensi arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis arsip. Namun, Undang-Undang Kearsipan tidak menjelaskan secara rinci mengenai retensi arsip protokol notaris yang merupakan Arsip Negara. UUJN sebagai Lex Specialis dan UU Kearsipan sebagai legi generali, sehingga ketentuan yang berlaku dalam UU Kearsipan tidak dapat diterapkan dalam protokol notaris.

Keyword : MPD, Protokol Notaris, UUJN dan Peraturan Kearsipan