ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGINGKARAN TANDA TANGAN DALAM NOTULEN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA = Legal Analysis of Rejection Of Signatures In Minutes At Extraordinary General Meeting Of Shareholders.

AFDELIA NURUL SIFA’A (B022201019), Analisis Hukum Terhadap Pengingkaran Tanda tangan Dalam Notulen pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Dibimbing oleh Syamsul Bachri dan Oky Deviany. Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis legalitas hukum terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang salah satu pemegang saham mengingkari tanda tangannya pada notulen di bawah tangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. (2) menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap akta pernyataan keputusan rapat yang salah satu pemegang saham mengingkari tanda tangannya pada notulen di bawah tangan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dengan pendekatan Perundang-undangan, Konseptual, dan Kasus. Bahan hukum untuk menganalisis dan membahas permasalahan dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi literatur. Bahan-bahan hukum yang telah terkumpul kemudian diolah dan dianalisis dengan metode deduktif untuk menghasilkan preskripsi, yaitu dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum kemudian dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk kemudian digunakan sebagai dasar dalam mengkaji pemecahan masalah dari penelitian ini. Hasil penelitian ini yaitu, (1) Legalitas hukum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum. Notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa Notaris. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum itu dilakukan. (2) Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi Akta yang dibuat di hadapannya karena mengenai isi/dokumen Akta tersebut merupakan kehendak dan kesepakatan yang dimintakan oleh para pihak. Notaris hanya menuangkan kesepakatan yang dimintakan tersebut ke dalam bentuk Akta otentik sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Notaris hanya bertanggungjawab atas Akta yang dibuatnya. Kata Kunci: Notaris, RUPS-LB, Akta Pernyataan Keputusan Rapat.

Kata Kunci: Notaris, RUPS-LB, Akta Pernyataan Keputusan Rapat.