PENGUJIAN YUSTISI PERATURAN KEBIJAKAN DALAM SISTEM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Andi Yuzril Muhammad (B012231002). Pengujian Yustisi Peraturan Kebijakan dalam Sistem Administrasi Pemerintahan (dibimbing oleh Andi Pangerang Moenta dan Marwati Riza)
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kompetensi lembaga peradilan (Mahkamah Agung dan Peradilan Tata Usaha Negara) dalam menguji peraturan kebijakan dalam sistem administrasi pemerintahan di Indonesia; (2) menganalisis dan menguraikan pertimbangan hakim dalam menerima dan menolak permohonan untuk menguji peraturan kebijakan berbentuk surat edaran.
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Data bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Data dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk menguji peraturan perundangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 24A UUD NRI 1945 dan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, namun peraturan kebijakan tidak dapat dikategorikan sebagai peraturan perundangan sebab terdapat perbedaan konseptual/teoretis mengenai sifat dan karakteristik dari masing-masing instrumen pemerintahan tersebut. Adapun KTUN (Keputusan Tata Usaha Negara) tidak dapat dipersamakan dengan “peraturan kebijakan (beleidsregels) sebagaimana perluasan makna KTUN diuraikan dalam Pasal 87 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 dengan lingkup sifat dan karakteristik keputusan yang bersifat (a) konkret-individual, (b) abstrak-individual, (c) konkret-umum sebab peraturan kebijakan hanya berlaku secara “internal” ke dalam instansi atau dinas yang dituju; (2) Pada praktiknya, Mahkamah Agung pernah menerima 4 (empat) dan menolak 2 (dua) permohonan pengujian peraturan kebijakan berbentuk surat edaran. Adanya dasar pertimbangan Mahkamah Agung dalam menerima permohonan pengujian peraturan kebijakan (beleidsregels) dengan dalil dapat dipersamakan dengan peraturan perundang-undangan bukan merupakan sesuatu yang tepat secara yuridis serta teoretis sebab terdapat perbedaan sifat dan karakter antara peraturan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan.