Tinjauan Yuridis terhadap Pencalonan Mantan Terpidana dalam Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Studi Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT) = Juridicial Review of the Nomination of Former Convicts in the Election of Members of the Regional Representative Council (Study Case of Decree Number 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT)

Muh. Daffa Chalik Haykal (B021201066). Tinjauan Yuridis terhadap Pencalonan Mantan Terpidana dalam Peserta Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Studi Putusan Nomor 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT). Dibimbing oleh Andi Syahwiah A. Sapiddin sebagai Pembimbing Utama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum penetapan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum 2024 yang berstatus mantan terpidana, serta bentuk akibat hukum terhadap pemberian hak mantan terpidana untuk mencalonkan sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum 2024 Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yaitu penelitian normatif. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) untuk mengevaluasi dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan sistematika hukum. Selain itu, terdapat bahan hukum yang akan dikaji melalui penelitian normatif yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Kemudian, bahan hukum tersebut akan dianalisis secara kualitatif deskriptif oleh peneliti Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) ketentuan hukum yang mengatur terkait pencalonan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang berstatus mantan terpidana dalam Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak dapat dipenuhi oleh Irman Gusman karena status terpidana yang ditetapkannya berupa pidana penjara dengan ancaman maksimal lima tahun, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam mengabulkan gugatan Irman Gusman tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; (2) akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindakan PTUN dan DKPP yakni dengan lahirnya hak politik bagi Irman Gusman yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, putusan PTUN yang digugat oleh Irman Gusman tidak dapat dijadikan landasan oleh KPU untuk melaksanakannya karena putusan tersebut telah melewati tahap pencalonan anggota DPD sesuai yang diatur dalam peraturan KPU.

Keyword : Pemilihan Umum, Mantan Terpidana, Hak Politik.