PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA DALAM SENGKETA TATA USAHA ANGKATAN BERSENJATA = LEGAL PROTECTION FOR ARMED FORCES SOLDIERS IN ARMED FORCES ADMINISTRATIVE DISPUTES

FRIKELSIA SAMPE (B021201052). PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PRAJURIT ANGKATAN BERSENJATA DALAM SENGKETA TATA USAHA ANGKATAN BERSENJATA. Dibimbing oleh Syamsul Bachri sebagai Pembimbing Utama dan Andi Bau Inggit AR sebagai Pembimbing Pendamping. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memahami pengaturan hukum mengenai hak Prajurit Angkatan Bersenjata serta upaya hukum bagi Prajurit Angkatan Bersenjata dalam Sengketa Tata Usaha Militer berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dimana bahan hukum yang digunakan terbagi menjadi bahan hukum primer. bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Lalu pengumpulan bahan hukum menggunakan studi perundang-undangan dan studi kepustakaan yang disajikan secara deskriptif analisa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pengaturan hukum mengenai hak Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam Sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata terdapat dalam Bab V Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Akan tetapi, peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan sebab Peraturan Pemerintah sebagai peraturan pelaksananya belum dikeluarkan, sehingga hal ini tidak sesuai dengan amanat dari Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyebutkan bahwa: “ … khusus mengenai Hukum Acara Tata Usaha Militer, penerapannya diatur dengan Peraturan Pemerintah selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”. (2) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Angkatan Bersenjata dapat menempuh upaya administrasi, upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi, serta dapat mengajukan upaya hukum luar biasa ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Militer Utama demi membela dan mempertahankan haknya. Namun, semua upaya hukum tersebut dapat diterapkan apabila Hukum Acara Tata Usaha Militer telah memiliki peraturan pelaksana sebagaimana amanat dari Pasal 353 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar dinyatakan telah berlaku dan dapat diterapkan dalam sistem Peradilan Militer.

Keyword : Hukum Acara Tata Usaha Militer, Peraturan Pemerintah, Peradilan Tata Usaha Militer