ANALISIS PERIZINAN BERUSAHA TERHADAP KLASIFIKASI BAKU LAPANGAN USAHA INDONESIA (KBLI) YANG BELUM DIATUR DI DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 = Analysis of Business Licensing Against the Indonesian Standard Business Field Classification (KBLI), which has not been regulated in Government Regulation Number 5 of 2021.

TARISA MAUDINA S. (B021201038), dengan Judul “Analisis Perizinan Berusaha Terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Yang Belum Diatur Di Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021”. Di bimbing oleh Bapak Dr. Zulkifli Aspan, S.H., M.H Sebagai Pembimbing Utama dan Bapak Muh. Zulfan Hakim, S.H., S.H. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perizinan berusaha terhadap Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang belum diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, dengan data primer dan data sekunder, lokasi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta data dianalisis secara kualitatif kemudian dijelaskan secara deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa (i) Belum adanya ketentuan yang jelas mengenai KBLI yang belum diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dikarenakan Kementerian atau Lembaga belum membuat NSPK yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, sehingga hal yang perlu dilakukan pelaku usaha adalah adalah mengajukan persetujan atau verifikasi langsung kepada Kementerian atau Lembaga terkait, selain itu pelaku usaha juga dapat melakukan perubahan Akta Perusahaan dengan mengambil KBLI yang menyerupai atau mendekati dengan tujuan dari Perusahaan. (ii) Ketentuan perizinan berusaha bagi aktivitas usaha dengan KBLI yang belum diatur didalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 adalah adanya ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha sehingga berpotensi mengakibatkan pelaku usaha terkena sanksi hukum seperti denda, sanksi administratif, atau bahkan tuntutan hukum, dan pelaku juga tidak akan mendapat perlindungan hukum, serta akan menghambat serta mengakibatkan kerugian finansial bagi perusahaan.

Keyword : Perizinan Berusaha, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, Online Single Submission.