Tinjauan Yuridis terhadap Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Penyandang Disabilitas Mental (Studi Putusan Nomor 22/G/2021/PT.TUN.JKT) = Judicial Review of the Dismissal for State Civil Apparatur with Mental Disabilities (Studi Case Decree Number 22/G/2021/PT.TUN.JKT.)

A. GHONIYYAH RIZQI UMAIMAH ALI (B021201015) dengan judul TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA PENYANDANG DISABILITAS MENTAL (STUDI PUTUSAN NOMOR 22/G/2021/PT.TUN.JKT. Dibimbing oleh Marwati Riza sebagai Pembimbing Utama dan Eka Merdekawati Djafar, sebagai Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur terhadap pemberhentian aparatur sipil negara penyandang disabilitas mental dan mengetahui akibat hukum dari pemberhentian aparatur sipil negara penyandang disabilitas mental. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan data penelitian yang diperoleh melalui bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Pengumpulan data primer diperoleh melalui peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, pengumpulan bahan hukum sekunder bersumber dari literatur dalam bentuk buku dan jurnal yang relevan, sedangkan bahan non hukum diperoleh melalui buku, kamus, tulisan media massa/online, serta jurnal non hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa. (1) Keputusan atasan dalam pemberian hukuman disiplin berat berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 karena tidak membentuk tim pemeriksa sesuai yang diarahkan oleh Peraturan Pemerintah sehingga tidak mengetahui kondisi disabilitas mental yang dialami. Atasan yang tidak mempertimbangkan keadaan ASN yang menyandang disabilitas mental melanggar penerapan asas kecermatan, asas ketidakberpihakan, dan asas kepastian hukum bagi penyandang disabilitas mental. (2) Putusan PTTUN Nomor 22/G/2021/PT.TUN.JKT yang mengembalikan status sebagai pegawai telah memenuhi hak ASN dan hak penyandang disabilitas mental karena sesuai dengan sistem merit ASN sehingga memberikan kepastian hukum kepada ASN penyandang disabilitas mental yang tidak dapat memenuhi jam kerjanya akibat kondisi mental yang dialaminya.

Keyword : Aparatur Sipil Negara, Penyandang Disabilitas, Putusan PTUN