TINJAUAN YURIDIS PENERBITAN AKTA PERKAWINAN TERHADAP PERKAWINAN BEDA AGAMA = JURIDICIAL REVIEW OF MARRIAGE CERTIFICATES ISSUANCE IN INTERFAITH MARRIAGE

MUHAMMAD ANSHAR IBNU ABBAS (B021191093) “Tinjauan Yuridis Penerbitan Akta Perkawinan Terhadap Perkawinan Beda Agama”. Dibawah bimbingan Bapak Romi Librayanto, selaku Pembimbing Utama dan Bapak Muhammad Aswan Rauf selaku Pembimbing Pendamping. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis wewenang dari Pengadilan Negeri dalam menerbitkan penetapan dispensasi pencatatan perkawinan beda agama, serta menganalisis keabsahan surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Akta Perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan dasar Penetapan Pengadilan Negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer (Peraturan perundang- undangan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) dan bahan hukum sekunder (Skripsi, Tesis, Disertasi, Jurnal Hukum, dan literatur bacaan lain seperti buku). Analisis bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan dengan permasalahan pada penelitian ini dianalisis secara preskriptif agar dapat menemukan kebenaran dan ketersesuaian sehingga dapat memberikan argumentasi hukum untuk menjawab permasalahan hukum dari peristiwa hukum yang terjadi. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Pengadilan Negeri dalam lingkungan Peradilan Umum memiliki wewenang dalam menerbitkan penetapan dispensasi pencatatan perkawinan beda agama, namun dasar hukum yang melandasi wewenang tersebut dapat bertentangan dalam kondisi pemohon yang tidak tunduk pada satu penetapan pengadilan yang sama. (2) Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan Akta Perkawinan Beda Agama tidak sah dikarenakan dalam dasar hukum yang melandasi Penetapan Pengadilan Negeri yang memberikan Dispensasi Pencatatan Perkawinan beda agama bertentangan dengan norma hukum yang mengatur mengenai kompetensi Pengadilan dalam perkara perkawinan.

Keyword : Kewenangan; Pengadilan Negeri; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; Pencatatan Perkawinan Beda Agama; Keabsahan.